Kabar Baik, Beli Rumah Kurang dari Rp2 Miliar Gratis PPN
Presiden Joko Widodo menyetujui kebijakan pemberian insentif untuk menanggung PPN pembelian rumah atau properti dibawah Rp2 miliar. Nantinya pemerintah akan menanggung PPN sampai 100 persen dalam beberapa bulan kedepan.(25/10/23).
 |
| Beli Rumah Kurang dari Rp2 Miliar Gratis PPN |
"Tadi pak Presiden meminta agar dilakukan program PPN ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah atau properti di bawah 2 miliar. Ini akan berlaku PPN 100%," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Selasa (24/10/2023).
"Dan ini akan berlaku PPN-nya 100 persen ditanggung pemerintah sampai dengan bulan Juni tahun depan. Sesudah bulan Juni nanti 50 persen ditanggung pemerintah.".
Airlangga menjelaskan, alasan pemerintah memberikan insentif tersebut. Yaitu karena terjadi penurunan PDB di sektor perumahan sebesar 0,67 persen dan konstruksi turun 2,7 persen.
Padahal, sektor perumahan dan konstruksi berkontribusi 14-16 persen terhadap PDB, menyediakan lapangan kerja sampai 13,8 juta orang. Serta kontribusi pajak mencapai 9,3 persen dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai 31,9 persen.
Dalam rapat tersebut, Airlangga menyebut, Presiden menginstruksikan jajarannya menggunakan data Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi) secara optimal. Hal itu dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat.
"Mulai bantuan sosial reguler, PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai), dan subsidi, jaminan sosial. Kemudian juga ini akan terus menggunakan data yang ada," katanya.
"Demikian pula untuk pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan padat karya, UMKM, dan SDM. Juga dalam konvergensi sosial.".
Airlangga menyebut, pemerintah akan mengeluarkan instruksi presiden (inpres) yang akan disusun para pemangku data. Di antaranya Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Menurutnya, nantinya data yang dihasilkan oleh Regsosek akan terus diperbarui. Yakni untuk digunakan dalam program perlindungan sosial.(*)
