Pilkada Karawang 2024 Butuh Dana 86 Miliar, TPS Karawang Berjumlah 4.891 Titik
Wakil Bupati (Wabup) Karawang, Aep Syaepuloh, menyatakan ada sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang terbilang rawan, serta perlu pengamanan ekstra saat Pemilu 2024 mendatang.
Foto ilustrasi : Hasil Pilkada Karawang 2020
“Dalam catatan kami, ada beberapa titik TPS yang perlu mendapatkan perhatian ekstra, terutama TPS yang jauh dari pusat kota,” kata Aep dalam keterangannya.
“Secara geografis, ada beberapa TPS yang sangat rawan secara kondisi alam, yakni di daerah Cemara Jaya, Kecamatan Cibuaya dengan kondisi abrasi,” tambah dia.
Menurutnya, TPS di wilayah tersebut perlu pengamanan ekstra. Mengingat kondisi alamnya yang rentan abrasi.
Karena ia menegaskan, selain tantangan keamanan, pemilu serentak juga dimaksud untuk mendorong tingkat partisipasi pemilih.
“Tentu dimulai dari distribusi surat suara ke TPS hingga distribusi hasil penghitungan dari TPS ke KPU perlu pengamanan ekstra dengan kondisi alam di wilayah tersebut,” imbuh Aep.
Aep bilang, Pemkab Karawang sangat mendukung terciptanya Pemilu aman dan damai. Pihaknya berkomitmen mensukseskan pesta demokrasi 5 tahunan ini.
“Saya sangat yakin, dengan segudang pengalaman, semua unsur dapat menjalankan Pemilu yang aman dan damai. Mengingat pelaksanaan pemilu serentak di Karawang berjalan aman dan damai,” tandas dia.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karawang membutuhkan anggaran setidaknya Rp 86 miliar untuk mempersiapkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Plt Ketua KPU Karawang, Ikhsan Indra Putra mengatakan, kebutuhan anggaran itu telah diusulkan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang. Anggaran Rp 86 miliar dipersiapkan untuk skema 4 pasangan calon (paslon).
Hanya saja, nominal terakhir yang muncul dari tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) sebesar Rp 71 miliar. Jauh lebih kecil dari yang diusulkan pihaknya.
“Kebutuhan pilkada kita usulkan Rp 86 M, nah tapi dari pemda menyiapkan Rp 71 M, tapi saat ini masih kita koordinasikan agar disesuaikan,” ungkap Ikhsan.
Menurutnya, usulan Rp 86 miliar ini sebetulnya lebih kecil jika dibandingkan biaya Pilkada 2020 lalu yang menelan anggaran sebesar Rp 89 miliar.
“Dibandingkan pilkada 2020 malah lebih kecil, karena saat itu sekitar Rp 89 M dengan jumlah 4.441 TPS dengan DPT 1,6 juta. Sementara di 2024 kita analisis jumlah pemilih meningkat dengan kebutuhan 4.891 TPS. Artinya ada peningkatan sekitar 400-an TPS,” beber dia. (**)
