Bareskrim Polri Selidiki Kebocoran Data di KPU

Kamis, November 30, 2023

Today's Karawang

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri membenarkan adanya temua kebocoran data Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Pol Adi Vivid mengatakan, saat ini pihaknya sedang mendalami indikasi kebocoran data KPU tersebut.

Bareskrim Polri Selidiki Kebocoran Data di KPU

“Kebocoran data KPU kami temukan dari hasil patroli tim siber ya,” kata Adi kepada wartawan, Rabu (29/11/2023). Dari hasi pendalaman, tim menemukaan akun yang diduga membeberkan kebocoran data KPU tersebut.

Akun x (Twitter) tersebut yaitu dengan nama pengguna @p4c3n0g3. Akun ini membeberkan informasi diduga seseorang menjual data-data dari KPU RI seperti NIK, NKK, hingga e-KTP.

“Ini kita sedang melakukan penyelidikan. Kita juga sedang koordinasi langsung dengan KPU,” ujar Adi.

Sebelumnya Data KPU terkait daftar pemilih tetap (DPT) diduga bocor dibobol hacker (peretas). Hacker dengan nama anonim 'Jimbo' mengklaim telah meretas situs kpu.go.id dan mendapatkan data DPT.

Jimbo membagikan sekitar 500 ribu data sampel yang berhasil didapatkan pada salah satu posting-annya (unggahan) di situs BreachForums. Situs tersebut biasa dipergunakan untuk menjual hasil peretasan.

Selain itu, Jimbo juga mengunggah beberapa tangkapan layar dari website https://cekdptonline.kpu.go.id/ untuk memverifikasi kebenaran data yang didapatkan tersebut. Dalam forum tersebut Jimbo menjual data itu dengan harga USD74 ribu atau sekitar Rp1,1-1,2 miliar.

"Dalam postingan di forum tersebut bahwa data 252 juta yang berhasil dia dapatkan terdapat beberapa data yang terduplikasi. Di mana setelah Jimbo melakukan penyaringan, terdapat 204.807.203 data unik " kata Pakar Keamanan Siber sekaligus Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha, Rabu (29/11/2023).

Menurutnya, jumlah ini hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT Tetap KPU yang berjumlah 204.807.222 pemilih. Pratama mengatakan, dalam data yang didapatkan Jimbo tersebut memiliki beberapa data pribadi yang cukup penting.

Mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK), nomor ktp (berisi nomor passport untuk pemilih yang berada di luar negeri). Berikutnya nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan.

Selanjutnya alamat lengkap, RT, RW, kodefikasi kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta kodefikasi TPS. "Data yang dikeluarkan oleh website cekdpt sama dengan data sample yang dibagikan oleh peretas Jimbo, termasuk nomor TPS dimana pemilih terdaftar," katanya.

KPU RI juga terus melakukan penelusuran jejak digital, pasca website lembaganya terkait DPT (daftar pemilih tetap) terkena hack. KPU bersama BSSN dan Mabes Polri terus berkoordinasi, melakukan tracing digital hacker yang meretas website penyelenggara pemilu.

"Sudah berkoordinasi dengan BSSN dan Mabes Polri, saat ini divisi data dan informasi KPU sedang melakukan pengecekan data. Sedang melakukan digital tracing terhadap Informasi yang disampaikan tersebut," kata Komisioner KPU August Mellaz dalam keterangan persnya, Kamis (30/11/2023).

Di satu sisi, ia memastikan, masyarakat tetap bisa mengakses laman SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih) untuk mengecek DPT online. Sistem SIDALIH, masih berfungsi baik meski sempat dibobol oleh hacker.

"Cek DPT online masih berfungsi dengan baik dan berkaitan dengan data pemilih dalam DPT, undang-undang maupun Peraturan KPU (PKPU). Khususnya, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 itu menegaskan bahwa salinan DPT itu memang diserahkan kepada peserta pemilu dan juga Bawaslu," ucapnya.

Lanjutnya, ia menjelaskan, salinan DPT diberikan sesuai dengan tingkatannya. Dengan cara memberikan tanda silang pada NIK (Nomor Induk KTP).

"Kami sepenuhnya bertanggung jawab terhadap seluruh sistem informasi KPU. Sistem informasi KPU dimonitoring day to day oleh gugus tugas keamanan cyber sistem informasi KPU," ujar Mellaz.

Sebelumnya, Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan, data yang bocor dari situs KPU merupakan DPT. Adapun data itu dijual oleh sang hacker senilai Rp1,1 miliar.

Budi mengatakan, data DPT sebenarnya dimiliki oleh semua partai. "Kita sudah selidiki bahwa ini data DPT sebenarnya," ujar Budi dalam rapat kerja di Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/11/2023).