Korban TPPO, 56 WNI Dipulangkan dari Abu Dhabi
Sebanyak 56 pekerja migran Indonesia nonprosedural atau ilegal dipulangkan dari negara penempatan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Puluhan PMI tersebut merupakan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Korban TPPO, 56 WNI Dipulangkan dari Abu Dhabi
"56 PMI yang datang menggunakan pesawat Sri Lanka Airline, yang terdiri dari 25 wanita dan 31 anak. Ini kepulangan gelombang kedua, dimana pertama pada 13 November 2023 terdapat 101 pekerja migran Indonesia beserta anak-anaknya," ujar Sekertaris Utama (Sestama) BP2MI, Rinaldi, Senin (20/11/2023).
Rinaldi menuturkan, puluhan anak dari pekerja migran itu tercatat tidak memiliki dokumen resmi Indonesia. Sebab, puluhan anak dan bayi tersebut dilahirkan di negara tempat ibunya bekerja yaitu Abu Dhabi.
"Jadi dalam surat yang kami terima bahwa anak ini tertulis PMI/WNI/ATT. Apa itu ATT? Anak tidak terdokumentasi," katanya.
Rinaldi menjelaskan, ratusan PMI tersebut merupakan korban perdagangan orang yang telah bekerja selama belasan tahun di Abu Dhabi. "Jadi mereka ini ada yang sudah lima tahun bahkan ada yang 12 tahun di sana, mereka ini tanpa dokumen," jelasnya.
Rinaldi menambahkan, pihaknya akan memfasilitasi pemulangan 56 PMI tersebut ke kampung halamannya masing-masing. Diantaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Lampung, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Tengah.
"Kalau pemulangan dari luar negeri itu tanggung jawab Kemenlu (Kementerian Luar Negeri), setelah sampai di Indonesia menjadi tanggung jawab BP2MI. Semua ongkosnya ditanggung oleh kami, bunyi aturannya seperti itu ya dalam Undang-Undang," ucapnya.
Rinaldi menyarankan, kepada puluhan korban tersebut jika ingin kembali bekerja ke luar negeri untuk berangkat melalui jalur resmi. Sebab, pekerja migran yang berangkat melalui jalur resmi akan mendapatkan perlindungan dari pemerintah.
"Jadi kami memberikan semacam saran kepada mereka jika ingin bekerja di luar negeri, maka mencari jalur resmi. Karena itu sepenuhnya keselamatan dan perlindungan akan menjadi tanggung jawab negara," katanya, mengakhiri.(*)
