*GfOoTUz6TpM6Tfr9TUYpTpC6BY==*

K3S : Bukan Mebeler, Kembalikan Bantuan PMMS Secara Adil di Tiap SD

Bantuan Program Penjamin Mutu Managemen Sekolah (PMMs) lahir berupa nominal uang yang parkir di setiap rekening sekolah. Alokasinya, sesuai regulasi peraturan bupati, baik untuk honorarium guru, pengembangan mutu pendidikan dan kapasitas setiap sekolah. 
Foto : Abdul Qodir S.pd


Namun, sayangnya, stimulan yang bersumber dari APBD Karawang itu, justru di alihkan untuk pengadaan mebeler yang di kendalikan Disdikpora, hingga tidak memenuhi unsur keadilan pemerataan di setiap sekolah. 

Hal itu, di ungkap Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Lemahabang, Abdul Qodir S.Pd. Dulu, sebutnya, PMMS di berikan via rekening sekolah dan memenuhi unsur keadilan sesuai perbup, karena semua sekolah mendapati dama stimulan yang bersumber dari APBD Karawang tersebut. Kemudian, entah mengapa, beberapa tahun terakhir justru di alihkan lewat pengadaan barang mebeler dan portopolio kelas 6. Sejak saat itulah, muncul ketidakadilan, sebab, tidak semua SD mendapati mebeler, apalagi PMMS berupa nominal yang biasa di kirim ke rekening sekolah. 

"Kita ingin ada pemerataan disetiap sekolah. Jika tingkat SMA hingga Pendidikan Kesetaraan dan perguruan tinggi ada Karawang Cerdas, minimal di tingkat SD itu PMMS di kembalikan porsinya sebagai stimulan seperti dulu di setiap SD, " Harapnya.

Kepala SDN Pulojaya II Lemahabang ini menambahkan, di bawah kepemimpinan Bupati yang baru dilantik definitif, sejumlah Kepsek juga berharap tunjangan pemerintah daerah bagi kepsek, bisa di porsikan kenaikannya. Karena, selama 10 tahun terakhir, Kepsek hanya mendapati TPP Rp1 juta per bulan. Angka ini, jauh berbeda dengan pemangku pendidikan seperti Pengawas dan Penilik. Padahal, naiknya TPP Kepsek setidaknya, bisa memacu minat sejumlah guru yang nyalon sebagai Calon Kepala Sekolah (CKS), sebab sebut Abdul Qodir, minimnya peminat jadi Kepsek, itu salah satu pemicunya adalah besaran TPP yang masih minim dibanding PNS dari instansi lainnya. 

"TPP juga kepsek gak naik-naik sepuluh tahun terakhir. Tapi katanya memang sedang di perjuangkan PGRI. Semoga saja bisa ada kenaikan di tahun 2024 mendatang, " Ungkapnya. (Rd)