Kembali Presiden Ingatkan Lagi Netralitas Aparat dan KPU
Presiden Joko Widodo menyatakan, seluruh instansi Komisi Pemilihan Umum dari pusat hingga daerah harus siap menyelenggarakan pemilu 2024. Apalagi, waktu terselenggaranya pemilu hanya tinggal 45 hari ke depan.
 |
| Presiden Jokowi |
"Tidak ada kata lain, KPU dari pusat sampai daerah harus siap. Siap menjalankan pemilu yang jujur dan adil, dipercaya oleh rakyat," ujar Presiden dalam pengarahannya di Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pemilu 2024, Sabtu (30/12/2023).
Presiden mengatakan, pemilu mendatang sangat kompleks karena diadakan secara serentak untuk pemilihan presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Selain itu juga melibatkan 204.807.222 orang di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, dan 83.771 desa.
"Melibatkan 18 parpol nasional dan enam partai lokal Aceh. Bisa dibayangkan betapa sangat kompleks pemilu kita ini, dan semua ini perintah Undang-Undang harus dijalankan sebaik-baiknya," kata Presiden Jokowi.
Karenanya Presiden memastikan, bahwa tata kelola penyelenggaraan pemilu harus sangat baik, begitu pula dengan kesiapan seluruh petugas. Termasuk, ketersediaan dan distribusi logistik serta sistem teknologi yang harus berjalan baik.
"Jangan sampai ada yang tercecer satu pun, semuanya harus baik, dan tidak boleh ada yang salah. Termasuk aspek teknisnya, hati-hati mengenai ini, hal-hal kecil harus diperhatikan secara detail," ucap Presiden lebih lanjut.
Presiden mengatakan, ketidaksempurnaan persiapan Pemilu akan sangat berdampak pada kondisi keseluruhan, secara politik dan konddusifitas negara. Menurutnya, keteledoran tersebut akan mengganggu legitimasi pemilu di Tanah Air.
"Sehingga, saya mengajak jaminan kehandalan sistem informasi dan perangkat-perangkat penunjang pemilu harus berfungsi dengan baik, harus transparan, terbuka. Jangan sampai terjadi peretasan, hati-hati mengenai ini," kata Presiden.
Presiden lantas mengingatkan, di era yang sudah serba digital sekarang ini, ketidakcermatan penyelenggara akan merusak kepercayaan masyarakat. Karenanya, persiapan dan penyelenggaraan pemilu harus dilakukan dengan baik demi menjaga kepercayaan masyarakat.
Presiden Joko Widodo mengingatkan kembali seluruh aparatur negara untuk bersikap netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Namun, Kepala Negara menyatakan seluruh aparatur negara harus mendukung tugas para penyelenggara pemilu di seluruh wilayah Indonesia.
Misalnya dalam pengiriman logistik ke wilayah tersulit dan terluar, yang tidak dapat dilakukan penyelenggara Pemilu. "Ini bisa dibantu oleh TNI maupun Polri," ujarnya pada Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pemilu 2024, Sabtu (30/12/2023).
Selain aparat negara, Presiden juga mengingatkan hal yang sama kepada jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat dan daerah. Terlebih KPU sebagai penyelenggara Pemilu pasti akan banyak disorot oleh seluruh elemen masyarakat.
"Bertindak sesuai aturan saja KPU bisa dicurigai, apalagi kalau mencoba melenceng dari aturan," ujar Presiden. Karena itu, Kepala Negara meminta netralitas tersebut harus dijaga bersama-sama.
Menurut Presiden, ketidaknetralan KPU akan sangat berbahaya bukan hanya bagi lembaga penyelenggara Pemilu itu sendiri. "Ini juga akan mengancam legitimasi Pemilu Indonesia," ucapnya menegaskan.
Apalagi, Pemilu 2024 menjadi sangat komplek karena melibatkan 204.807.222 pemilih yang tersebar di 38 provinsi. Jika dirinci lebih jauh dapat terbagi lagi atas 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, dan 83.771 desa.
Karena itu, Presiden menekankan tata kelola penyelenggaraan pemilu harus sangat baik. Demikian pula dengan kesiapan seluruh petugas, ketersediaan dan distribusi logistik, serta sistem teknologi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu. (*)
