*GfOoTUz6TpM6Tfr9TUYpTpC6BY==*

Tiga Tahun Berturut Turut Bupati Bandung Beri Insentif Pajak

Kepala Badan Pendapatan Daerah  (Bapenda) Kabupaten Bandung, Erwan Kusuma Hermawan, melalui Kabid Pajak, Babam Nurjaman mengatakan, Bupati Bandung Dadang Supriatna tiga tahun berturut-turut  memberi penghapusan sanksi denda PBB. 

Tiga Tahun Berturut Turut Bupati Bandung Beri Insentif Pajak

" Dimana sanksi denda PBB ini akan diberlakukan 2 persen perbulan dan ditagihkan sekurang-kurangnya 24 bulan atau atau 48 persen, " kata Babam, Selasa (5/12/2023).

Pada tahun 2023 ini, Bupati Bandung  mengeluarkan insentif lagi ke tiga kalinya. "Semula gelombang pertama, pemberian insentif ini  berlaku tanggal 11 Mei  sampai dengan 13 September 2023. Namun, karena antusias masyarakat melakukan pembayaran cukup tinggi sehingga pak Bupati mengeluarkan perpanjangan pemberian insentif sampai dengan tanggal 24  Desember 2023," terang Babam. 

Diberlakukannya pemberian insentif pajak, lanjut Baban, dari target APBD tahun 2023 sebesar Rp 187 miliar, realisasi sampai saat ini, 30 November 2023 sebesar Rp 124.863. 000,- atau   66,77 persen.  

"Ini kemungkinan akan bertambah karena akan ada kebijakan pemberian penghapusan sanksi denda PBB sampai  24 Desember 2023.  Ada objek pajak potensial yang memang saat ini akan dilakukan proses pembayaran  dan diharapkan dibayarkan akhir tahun ini. Sehingga  capaian realisasi bisa bertambah mendekati angka 80 persen  atau lebih," terang Babam. 

Untuk mempermudah masyarakat melakukan pembayaran pajak kata Babam, bisa dilakukan di Bank BJB, di kantor pos dan agegator, Shopie Mart, Gopay dan monil keliling untuk menjangkau masyarakat pedesaan. 

 "Ini untuk mempermudah  proses pembayaram seluruh masyarakat wajib pajak di wilayah Kabupaten Bandung, " Imbuh Babam. 

Sebelumnya, permohonan penghapusan sanksi  diajukan oleh masing-m├ásing wajib pajak, namun tahun 2023 permohonan itu ditiadakan sehingga  secara otomatis sanksi PBB itu tidak  tercantum dipembayaran.

Dari ketetapan awal SPPT kami mencetak 1.364.000 itu ketetapannya Rp 165 miliar itu sudah disebar luaskan di tahu  2023 ini   melalui mitra kerja kami yaitu kader pendapatan , kolektor dan Kadus dari masing-masinh desa se kabupaten Bandung.

Sebelumnya ada target kenaikan yang relatif sedikit dimana ada sebesar 2 miliar, seluruhnya Rp 180 miliar , saat ini di 2023 Rp 180 miliar.

Untuk PPHTB saat ini, karena sudah berbasis aplikasi dan pembayaran itu sudah  terintegrasi secara host to host, kata Babam, capaian realisasi sampai 30 November 2023 kemarin   baru tercapai Rp 193 milaran . "Mudah-mudahan  itu bisa dilakukan penambahan  atau  pembayaran di akhir tahun ini. Karena memang sesuai dengan amanat Undang- Undang   No 1 Tahun 2022, tentang keuangan pusat dan daerah  RKPD, bahwa akan  ada  penyesuaian tarip   di PBB dan penyesuaian   NJOP  di tahun 2024," katanya. 

Sedanglan target dari BPHTB Rp 259.350.000.000 capaianya sudah 74,35  persen.

 "Kami mengharap, dan menghimbau kepada masyarakat wajib pajak yang  telah melakukan pelaporan melalui aplikasi Si Bedas Tangguh, yang pembayaran SSPD-nya sudah dilakukan penetapan, untuk segera melakukan proses pembayaran  di  akhir tahun 2023 ini, " katanya. 

Untuk proses pelayanan   balik nama di akhir tahun, karena PBB itu pajak yang ditetapkan setauhun sekali, seperti tahun-tahun sebelimnya, kata Babam ada time skedul yang memang pernah dilakukan. "Diimana Januari  sampai dengan Februari kami melakukan proses cetak masal dan pemindaian, kemudian dari Maret -April itu penyampain SPPT melalui  kader kadus, dan aparatur desa," ujar Babam sambil berharap, setelah SPPT disampaikan  kepada seluruh masyarakat wajib pajak , sekurang-kurangnya 3 bulan  sejak menerima SPPT.

 " Nah, saat ini di bulan  Oktober akhir  kami melakukan proses cutof layanan karena kami tengah mempersiapkan proses  migrasi  penyesuaian  Undang-undang HKPD dan proses persiapan penetapan di 2023 untuk penetapan pembayaran PBB di 2024 nanti, " katanya. 

Babam menghimbau dan berharap kepada masyarakat wajib pajak untuk taat dan patuh membayar pajak, karena pajak ini menopang pembangunan di segala bidang.(*)

Komentar0