Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono merinci penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp35,45 triliun untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Ia mengatakan uang sebanyak itu dibagi ke dalam empat direktorat jenderal (ditjen) di Kementerian PUPR. 

Foto : IKN

Basuki merinci penggunaan anggaran tersebut. Pertama, sebanyak Rp2,08 triliun dialokasikan ke Ditjen Sumber Daya Air, Rp16,67 triliun bagi Ditjen Bina Marga, Rp11,44 triliun untuk Ditjen Cipta Karya, dan Rp5,76 triliun lainnya bagi Ditjen Perumahan.

"Progres pembangunan IKN per 21 Maret 2024, sebanyak 89 paket konstruksi dengan biaya Rp68,8 T," ucap Basuki dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).

"Terdiri dari batch pertama 2020 sampai Maret 2023 sebanyak 40 paket senilai Rp24,8 triliun dengan progres fisik 78,5 persen. Lalu, batch kedua Maret 2023 sampai 2024 sebanyak 49 paket senilai Rp44 triliun dengan progres 26 persen," rincinya.

Khusus pada tahap pertama, Menteri PUPR Basuki menyoroti pembangunan jaringan air minum di IKN Nusantara. Ia berharap pembangunan fasilitas air minum ini bisa masuk ke rumah-rumah dan kantor di IKN pada Juni 2024 mendatang.

Sementara itu, berdasarkan bahan paparan Basuki ada dua dari enam target prioritas pembangunan di Ditjen Perumahan pada tahun ini. Pertama, rumah susun (rusun), termasuk 2.585 unit di IKN Nusantara.

Rumah tersebut terdiri dari 47 tower. Unit rusun itu diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta TNI/Polri yang pindah ke ibu kota baru yang berada di Kalimantan Timur tersebut.

Kedua, Kementerian PUPR menargetkan kelanjutan pembangunan rumah tapak jabatan menteri-menteri yang akan berkantor di IKN. Rinciannya, ada 36 unit rumah pembantu presiden yang akan dibangun.(*)