Bawaslu Wanti-wanti Masalah Pengadaan dan Distribusi Logistik Pilkada

Bawaslu RI mewanti-wanti, potensi permasalahan dalam pengadaan dan distribusi logistik Pilkada Serentak 2024. Oleh sebab itu, Komisioner Bawaslu RI Herwyn JH Malonda mendorong, KPU dan jajarannya membuat pemetaan manajemen risiko.

"Pemetaan manajemen risiko perlu dilakukan guna menghindari permasalahan logistik. (Karena) kerap terjadi baik saat pemilu atau pemilihan," kata Herwyn dalam keterangan persnya, Jumat (2/8/2024).

Bawaslu Wanti-wanti Masalah Pengadaan dan Distribusi Logistik Pilkada

Herwyn mengaku, Bawaslu memiliki dua catatan terkait pengelolaan logistik jelang Pilkada 2024. Pertama, soal lokasi percetakan, kedua terkait dengan distribusi logistiknya.

"Koordinasi sangat diperlukan oleh KPU, salah satunya soal penentuan dimana tempat percetakannya. Jangan sampai lokasi percetakan sangat jauh dengan lokasi KPU itu berada," ucap Herwyn.

Kemudian, Herwyn menuturkan, distribusi logistik idealnya dilakukan satu hari sebelum pemungutan surat suara. Karena, hal itu akan berpengaruh pada proses pemungutan suara.

"Ada beberapa tempat yang memang itu yang menjadi masalah, terakhir, PSU di Sumatra Barat untuk DPD Pulau Mentawai. Ditunda pemungutan suaranya, karena logistik yang terlambat yang biasanya biasanya diakibatkan dengan cuaca dan ketidaktepatan memilih moda transportasi," ujar Herwyn.​(*)