Breaking News

DPR Akan Kawal Ketat Penyelenggaraan Haji 2025

Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi memberikan kuota haji untuk Indonesia sebanyak 221 ribu orang pada tahun 2025. Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang akan memastikan, DPR akan mengawal ketat penyelenggaraan haji. 

Umat Muslim dari seluruh dunia melaksanakan Ibadah Haji di Atab Saudi (Foto: Dokumentasi/Kemenag)

“Kami bersyukur kesepakatan penyelenggaraan haji antara Indonesia dan Arab Saudi tercapai. Kami akan kawal kesepakatan ini agar memastikan jamaah haji asal Indonesia bisa menunaikan kewajiban rukun Islam kelima ini,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/1/2025).

Penandatanganan kerja sama penyelenggaraan haji Indonesia-Arab Saudi dilakukan di Jeddah. Indonesia diwakili Menteri Agama Indonesia Nazaruddin Umar dan Saudi diwakilkili Menteri Haji dan Umrah, Tawfiq F Al-Rabiah.

Kesepakatan ini menandai secara resmi pelaksanaan tahapan layanan haji untuk jemaah asal Indonesia. Marwan mengungkapkan, ada beberapa poin kesepakatan dalam kerja sama penyelenggaraan haji Indonesia-Arab Saudi.

Misalkan tentang jumlah kuota haji dari Indonesia, bandara penerimaan, dan pemulangan jamaah asal Indonesia. Kesepakatan juga tentang layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi jemaah asal Indonesia.

“Komisi VIII akan memastikan kesepakatan antara Indonesia dan Arab Saudi diterapkan pada pelaksanaan Haji 2025 ini,” ujarnya. Dia menambahkan sebanyak 221 ribu jemaah haji asal Indonesia akan datang secara bertahap ke Tanah Suci.

Sebanyak 110 ribu jemaah haji Indonesia dijadwalkan tiba di Bandara Amir Mohammad Bin Abdul Azis di Madinah. Mereka akan kembali melalui Bandara King Abdul Azis di Jeddah. 

Ada pula 110.500 jemaah menggunakan rute tiba di Bandara King Abdul Azis di Jeddah. Mereka akan kembali melalui Bandara Amir Mohammad Bin Abdul Azis di Madinah.

Petugas haji Indonesia mendapat kuota 2.210 orang atau setara dengan 1 persen dari total kuota jemaah haji Indonesia. “Kami tetap berharap semoga ada penambahan kuota,” ucap Marwan.

Marwan mengatakan, Menag terus melakukan lobi kepada Pemerintah Arab Saudi, agar ada kelonggaran batasan umur bagi jemaah haji. Menag  menyampaikan kondisi jamaah haji Indonesia yang terpaksa mengantre cukup lama untuk berangkat haji.

“Daftar tunggu haji di Indonesia cukup panjang," ujar Marwan. "Bahkan ada daerah di Sulawesi yang harus menunggu hampir 50 tahun untuk berangkat haji sehingga banyak jemaah uzur”.

Keterbatasan tempat di Mina juga menjadi pembahasan kedua belah pihak. Menag mengusulkan adanya skema tanazul (kembali ke hotel tanpa mabit di Mina).

Hal ini memungkinkan jemaah tidak menginap di tenda Mina tapi menginap di hotel yang di sekitar jamarat. Usulan yang disampaikan pihak Indonesia, menurut Marwan disambut baik oleh Kementerian Arab Saudi. 

Usulan penambahan kuota haji ini sempat disampaikan Panja Biaya Haji DPR RI saat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Presiden disebut bakal melakukan kunjungan ke Saudi untuk melakukan lobi agar mendapatkan tambahan kuota Haji 2025.  

"Insyaallah beliau menjelaskan akhir Januari akan melakukan perjalanan dan kami berharap beliau sampai ke Saudi. Ketemu Raja lah di sana yang menentukan kuota bisa ditambah atau tidak," kata Marwan usai pertemuan Panja Haji DPR dengan Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/1/2025). (*)

Posting Komentar
WhatsApp PELITA KARAWANG