Ini Alasan Moratorium Pengiriman PMK ke Saudi Dicabut

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Kardir Karding membeberkan alasan pencabutan moratorium Arab Saudi. Alasannya, selain dapat menghasilkan devisa yang signifikan, juga perlindungan di Arab Saudi saat ini sudah sangat baik.

Foto ilustrasi Tenaga kerja wanita

"Pertimbangan untuk pembukaan moratorium ke Arab Saudi ada beberapa hal. Pertama, perlindungan yang ada di Arab Saudi sekarang ini Sudah sangat baik," kata Karding, Sabtu (15/3/2025).

Karding melanjutkan, Arab Saudi juga sudah menyempakati gaji minimal terendah 1,5 jita riyal. Kira-kira Rp6.300 ribu. Kedua, ada perlindungan asuransi mulai kesehatan, jiwa dan ketenaga kerjaan.

"Ada pembagian waktu, jam kerja, jam lembur dan jam istirahat. Lalu ada integrasi data, jadi kalau dulu tidak ada integrasi data, sekarang data yang ada itu diintegrasikan dengan SISKOP2MI," ujar Karding.

Ia menyatakan, dengan SISKOP2MI, semua PMI terintegrasi, maka yang awalnya tidak prosedural jadi prosedural. "Penyebab masalah yang dialami oleh PMI itu 90-95 persen, karena dia berangkat secara ilegal atau unprosedural," ujarnya.

Ditambah lagi, di Arab Saudi punya Musaned (platform elektronik yang digunakan untuk perekrutan pekerja rumah tangga). Platform ini juga menyediakan layanan terkait visa dan pengiriman permintaan perekrutan.

"Nanti disana (Arab Saudi, Red) ada yang namanya Musaned, Musaned itu kayak BUMN ketenagakerjaannya Arab Saudi," ujarnya. "Itu menyeleksi ketat perusahaan atau pemberi kerja mana boleh diterima, pemberi kerja nanti dikontrol pembayarannya harus pakai rekening".

Presiden Prabowo Subianto menyetujui pencabutan moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi. Pencabutan dilakukan saat Presiden menerima masukan dari Karding dilayangkan di Istana Merdeka, Jumat kemarin.

Karding melaporkan rencana pembukaan kembali kerja sama bilateral terkait penempatan PMI di Arab Saudi. Moratorium diberlakukan sejak 2015.(*)