Jepang Kirim Tim untuk Negoisasi Tarif dengan Trump
0 menit baca
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Jepang akan mengirim tim ke Washington untuk melakukan negosiasi perdagangan. Hal ini disampaikan usai percakapannya dengan Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba pada Senin (7/4/2025), dikutip dari CNA.
 |
| Foto ilustrasi: Bendera Jepang dan Amerika Serikat |
Secara terpisah, Ishiba mengatakan bahwa ia telah mendesak Trump agar meninjau ulang kebijakan tarifnya yang dinilai merugikan. Trump baru-baru ini memutuskan untuk memberlakukan tarif sebesar 25 persen terhadap impor mobil dari Jepang.
Selain itu, Trump juga memberlakukan tarif timbal balik sebesar 24 persen terhadap sejumlah barang Jepang lainnya. Kebijakan tersebut diperkirakan akan menjadi pukulan besar bagi perekonomian Jepang yang bergantung pada ekspor.
Para analis memperkirakan potensi penurunan pertumbuhan ekonomi hingga 0,8 persen. Dalam menghadapi Jepang, Trump menunjuk Menteri Keuangan Scott Bessent dan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer untuk memimpin proses negosiasi.
Penunjukan tersebut diumumkan oleh Bessent melalui media sosial. Dalam percakapan telepon antara kedua pemimpin, Ishiba menyampaikan kekecewaannya terhadap kebijakan tarif Trump.
Ia meminta Trump untuk mempertimbangkan kembali dampak dari kebijakan tersebut. Meskipun demikian, Trump menegaskan bahwa hubungan AS dan Jepang tetap baik dan akan terus dijaga.
Sebelumnya, Ishiba mengambil langkah cepat dengan memanggil para menteri ekonomi utama Jepang, termasuk Menteri Keuangan Katsunobu Kato, Minggu (6/4/2025) malam. Dalam pertemuan itu, Ishiba menginstruksikan kewaspadaan tinggi dan kesiapan untuk merespons dinamika pasar secara cepat dan tepat.
Pemerintah Jepang menilai bahwa tarif baru dari Amerika Serikat berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi global. Di sisi lain, Trump bersikeras bahwa kebijakan tersebut adalah langkah adil untuk memperbaiki ketidakseimbangan dalam hubungan dagang.
Namun banyak pihak menilai bahwa kebijakan ini justru dapat merusak hubungan dagang jangka panjang antara negara-negara. Dengan dimulainya negosiasi kedua negara, banyak pihak memandang proses ini akan menjadi ujian penting bagi arah kebijakan perdagangan internasional.(*)
