AJI Sebut Regulasi Tak Setara, buat PHK Media Makin Meningkat

Jakarta : Kesenjangan regulasi antara pekerja media massa dan kreator konten digital disinyalir menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri media.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengungkapkan adanya perbedaan signifikan dalam aturan yang diterapkan di tengah transformasi digital dan semakin ketatnya persaingan dalam penyebaran informasi.

Ketua Divisi Ketenagakerjaan AJI, Caesar Akbar, menyoroti ketidaksetaraan dalam pengaturan kerja antara pekerja media massa yang terikat oleh kode etik jurnalistik dan undang-undang yang ketat, dengan kreator konten digital yang cenderung bebas tanpa adanya regulasi yang jelas.

"Yang paling penting adalah terciptanya level playing field antara industri pers dan pelaku media sosial atau kreator konten. Perusahaan media diatur oleh kode etik, undang-undang, dan regulasi lainnya," ujar Caesar dalam keterangan yang dikutip, Senin, 12 Mei 2025.

Kondisi ini berkontribusi pada dampak buruk dari PHK massal yang sedang melanda industri media.

Di sisi lain, kreator konten digital dapat memproduksi dan menyebarkan informasi tanpa panduan etik yang jelas, bahkan seringkali menyebarkan hoaks demi mengejar popularitas dan keuntungan finansial.

Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih mudah terpengaruh oleh informasi viral yang belum tentu benar, sementara jurnalis profesional justru dibatasi oleh prinsip verifikasi dan etika yang ketat.

Caesar menambahkan, pers diharuskan untuk menyampaikan informasi yang memenuhi unsur 5W+1H dan menghindari konten yang mengandung SARA. Namun, kreator konten digital bebas menyebarkan isu liar tanpa adanya konsekuensi hukum yang jelas.

Ketimpangan ini, menurut AJI, ibarat pertarungan antara petinju profesional dan petarung jalanan. Pers harus mengikuti aturan yang ketat, sementara kreator konten digital bebas beroperasi tanpa batas.

Hal ini menghambat upaya media arus utama untuk beradaptasi dengan era digital yang terus berkembang.(*)