KDM Mendapatkan Dukungan, Kebijakan Kirim Pelajar ke Barak Militer Tidak Langgar HAM

Menurutnya selama tidak ada tindakan hukuman fisik yang dilakukan oleh pendidik kepada anak didiknya, itu tidak bertentangan dengan HAM, dan ia meyakini itu tidak terjadi pada kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Pigai menilai, tujuan dari kebijakan itu ialah untuk mendidik karakter dan moral para pelajar agar bisa disiplin dan tanggung jawab. Dirinya pun dengan tegas mendukung kebijakan tersebut, untuk kebaikan anak-anak pelajar ke depan.

“Terkait dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat yang bukan mengirimkan (ke barak militer) tetapi mau mendidik anak-anak nakal di barak tentata. Dalam perspektif HAM saya pertegaskan tidak melanggar HAM karena itu tidak dilakukan corporal punishment, itu adalah sebuah hukuman fisik yang selama ini sudah ribuan tahun berlangsung dimana ada pendidiknya yang memberikan hukum kepada yang dididik dengan cara yang bertentangan dengan prinsip. Misalnya cubit telinga, dipukul supaya dia disiplin,” jelas Natalius Pigai dalam keterangan persnya, Selasa (6/5/2025).

“Menurut keyakinan saya di Jawa Barat itu bukan corporal punishment, tetapi mereka ingin mendidik mental, karakter, disiplin dan tanggang jawab. Kalau pendidikannya berorientasi pada pembentukan itu, maka tidak melanggar HAM dan kami mendukung Pemerintah Jawa Barat,” tambahnya.

Jika kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait pendidikan di barak militer itu berhasil, Menteri HAM Natalius Pigai akan mengusulkan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), untuk membuat aturan terkait kegiatan pembinaan dan pendidikan serupa agar bisa diterapkan di Indonesia.

“Yang kedua kalau itu berlangsung uji coba yang pertama bagus, kami meminta Menteri Dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Sebelumnya kebijakan pengiriman pelajar nakal ke barak militer ala Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, menjadi pro dan kontra dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang meminta agar kebijakan itu ditinjau kembali.

Menurut Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, bahwa kebijakan itu harus dievaluasi karena kegiatan edukasi pendidikan untuk kalangan pelajar ataupun masyarakat sipil bukan merupakan kewenangan dari lembaga TNI.(*)