Menko AHY Sebut ODOL Picu Kecelakaan, Kerugian Perbaikan Jalan Hingga 42 Triliun

Rapat ini bertujuan untuk mencari solusi atas permasalahan ODOL yang telah berlangsung puluhan tahun dan menyebabkan kerugian besar.

AHY menekankan pentingnya keselamatan pengemudi dan pengguna jalan, serta dampak ekonomi dari penanganan ODOL.

"Kami meletakkan aspek keselamatan dan keamanan bagi manusia, bagi kita semua, bagi masyarakat itu yang utama. Tanpa mengabaikan sekali lagi kebutuhan ekonomi," kata AHY saat menjawab pertanyaan dari awak media, Selasa, 6 Mei 2025.

Ia menjelaskan bahwa ODOL menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang signifikan dan kerusakan jalan yang membutuhkan anggaran negara sekitar Rp42 triliun per tahun untuk perbaikan.

"Ternyata konstitusi odor atau kendaraan barang badi itu nomor dua terhadap kecelakaan nasional, secara nasional," ungkap AHY.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Perdagangan Dian Roro, serta pejabat dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN.

AHY menegaskan bahwa penanganan ODOL memerlukan mekanisme yang jelas, aturan yang disempurnakan, implementasi yang tegas, dan penegakan hukum yang serius.

"Jadi jangan sampai aturannya ada tapi tidak ditegakkan secara serius. Karena itu akan terus berulang," katanya.

BPS dan Kementerian Perdagangan sepakat untuk melakukan studi akurat mengenai dampak ekonomi dari penanganan ODOL, termasuk potensi inflasi.

"Dan sekali lagi kami ingin kali ini dengan sinkronisasi yang lebih baik antar pemerintah dan lembaga, kita bisa benar-benar menjalankan kebijakan menuju zero odol. Saya ulangi, zero odol," tegas AHY.(*)