.png)
.png){kind=small}
Mensos: Sekolah Rakyat Bukan Tempat Titipan
Pemerintah melalui Kementerian Sosial memastikan program Sekolah Rakyat (SR) berjalan secara transparan dan menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
 |
| Menteri Sosial Saifullah Yusuf |
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa seleksi penerimaan siswa akan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), demi menghindari praktik nepotisme dan memastikan penerima manfaat benar-benar sesuai kriteria.
"Basisnya adalah data tunggal sosial ekonomi nasional. Setelah itu dicek di lapangan bersama pendamping PKH, RT, RW, lurah, kepala sentra, bahkan Badan Pusat Statistik," kata Mensos Saifullah dalam keterangan pers yang diterima, Minggu (4/5/2025).
Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan gratis yang dirancang pemerintah bagi anak-anak dari keluarga rentan secara ekonomi. Melalui integrasi sistem data nasional, pemerintah berharap proses seleksi menjadi akurat, objektif, dan bebas dari intervensi pihak-pihak tak bertanggung jawab.
"Ini memang betul-betul data. Wartawan juga ikut mengawasi. Jadi kalau ada misalnya yang tidak layak tapi diterima, itu bisa segera kami tindak lanjuti," ujar Gus Ipul.
Guna menjaga akuntabilitas, Kementerian Sosial membuka ruang partisipasi publik dalam mengawal proses penerimaan siswa. Masyarakat diundang untuk turut memantau dan melaporkan jika menemukan ketidaksesuaian.
Dengan target menjangkau 15.000 anak di tahun ajaran 2025/2026, saat ini sekitar 5.000 anak sudah terdaftar di Sekolah Rakyat. Setelah seluruh proses pendaftaran selesai, pelaksanaan program ini akan dilaporkan langsung kepada Presiden sebagai bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi nasional.(*)
