.png)
.png){kind=small}
Pemerintah Arab Saklek, Secara Resmi Sebutkan Tak Keluarkan Visa Haji Furoda 2025
Jakarta: Pemerintah Arab Saudi tidak menerbitkan visa haji furoda pada penyelenggaraan haji 1446 H/ 2025 M. Hal ini diungkap Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI) salah satu travel resmi yang melayani haji furoda.
 |
| Ilustrasi: jemaah calon haji asal Indonesia. (Foto: Humas Kemenag RI) |
"Pemerintah Saudi tidak menerbitkan visa furoda tahun ini," kata Ketua Umum DPP AMPHURI, Firman M Nur, dikutip Kamis (29/5/2025). Hal ini diakuinya telah dikonfirmasi langsung kepada pemerintah Arab Saudi.
Selain itu, ia juga mengaku mendapatkan kabar ini setelah mendatangi banyak pihak. Mulai dari Kementerian Haji dan Umrah di Makkah, Kantor Urusan Haji (KUH) di Jeddah, serta berkoordinasi dengan Ditjen PHU Kemenag.
Selain itu, mereka juga melakukan konfirmasi langsung ke sistem elektronik Masar Nusuk. Diperoleh jawaban lisan dan tertulis bahwa proses penerbitan visa sudah resmi ditutup oleh otoritas Arab Saudi sejak 27 Mei 2025.
"Kita perhatikan baik melalui aplikasi elektronik mereka maupun bertanya langsung. Kami mendapat jawaban secara lisan juga sudah tutup semuanya," ucap Firman.
Namun berbeda dengan visa mujamalah. Pemerintah Arab Saudi masih mengeluarkannya walaupun jumlahnya sedikit. "Kalau mujamalah ada yang keluar, beberapa sudah ada yang terbit, tapi tidak banyak tahun ini," kata Firman.
Visa mujamalah dan furoda adalah dua hal yang berbeda. Menurut Firman, mujamalah adalah visa undangan dari Kedutaan Besar Arab Saudi.
Visa ini biasanya diberikan kepada tokoh-tokoh di Indonesia. Sementara furoda adalah visa undangan dari jalur pangeran atau pejabat Arab Saudi.
Visa ini ditawarkan kepada masyarakat secara terbatas. Untuk itu, pihak PIHK yang berencana melayani jemaah furoda diminta segera menyampaikan kondisi ini kepada jemaah.
Mereka diminta untuk menyelesaikan segala hal sesuai perjanjian layanan yang telah disepakati. "Terkait terbit dan belum/tidak terbitnya visa haji furoda adalah merupakan otoritas penuh Pemerintah Arab Saudi dan benar-benar di luar kewenangan PIHK," katanya.(*)
