 |
| Foto ilustrasi jalan rusak di karawang |
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di Bandung, menyebutkan seluruh infrastruktur dasar Provinsi Jawa Barat dengan dana itu ditargetkan akan rampung dikerjakan pembangunannya pada tahun 2027 sebelum melanjutkan pembangunan ke tahap selanjutnya pada tahun 2028.
"Kami memangkas hampir 75 persen dana rutin provinsi untuk dialihkan ke pembangunan infrastruktur. Anggaran jalan, misalnya, meningkat dari Rp400 miliar menjadi Rp4 triliun," ujarnya.
Selain itu, KDM juga menyampaikan beberapa anggaran infrastruktur lainnya juga mengalami peningkatan, seperti anggaran irigasi, pemasangan jaringan listrik, penerangan jalan, dan perbaikan sekolah.
"Irigasi yang sebelumnya nol kini Rp500 miliar, pemasangan jaringan listrik yang sebelumnya nol kini mencapai Rp500 miliar per tahun. Penerangan jalan umum yang dulu hanya bernilai Rp20 miliar, kini menyentuh angka Rp1 triliun. Begitu juga dengan perbaikan sekolah, yang sebelumnya nol, kini mencapai Rp1 triliun," tambahnya.
Dedi menyampaikan pihaknya akan mempersiapkan beberapa tahap selanjutnya guna mengembangkan infrastruktur di Jawa Barat. Salah satu rencana besar tersebut adalah berkolaborasi dengan pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI) dalam menghadirkan layanan yang lebih baik.
"Pada 2028 kami mulai mempersiapkan tahap selanjutnya. Salah satu rencana besar kami adalah bekerja sama dengan PT KAI untuk menghadirkan layanan kereta yang lebih cepat antara Jakarta dan Bandung dengan waktu tempuh hanya 1–1,5 jam," tambahnya.
Pihaknya juga menyiapkan tahap pengembangan transportasi modern bekerja sama dengan PT KAI dalam waktu dekat. Tiga layanan kereta baru, yaitu Tani Mukti untuk angkutan hasil pertanian, Kilat Pajajaran untuk rute cepat Jakarta – Banjar, dan Jakalalana untuk wisata Jakarta – Cianjur.
Sebelumnya, Pemprov Jabar mengumumkan pelaksanaan bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) pada November 2025 sebagai langkah persiapan menghadapi efisiensi anggaran pada 2026 sehubungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar yang semula diproyeksikan sebesar Rp31,1 triliun direvisi menjadi Rp28,6 triliun akibat tertundanya Transfer Pusat ke Daerah (TKD) sekitar Rp2,4 triliun.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman mengharapkan bisa mengurangi penumpukan pegawai di kantor, pengurangan penggunaan listrik dan air, hingga mengurangi kemacetan di jalan raya.(*)
