 |
| Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto |
Fokus utama rapat meliputi akselerasi belanja kementerian, pemantauan stimulus ekonomi, serta persiapan menghadapi periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Airlangga mengatakan pemerintah terus mendorong percepatan penyerapan anggaran, terutama kementerian yang memegang porsi anggaran besar.
Ia juga memastikan program prioritas Presiden tetap menjadi fokus, mulai dari makan bergizi gratis (MBG), sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, listrik pedesaan, kampung nelayan, hingga bantuan langsung tunai kesejahteraan.
“Kami baru saja mengadakan Rapat Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah dan memonitor realisasi belanja hingga hari ini. Kami juga membahas kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat, persiapan Nataru, dan implementasi perizinan berusaha berbasis risiko,” ujar Airlangga kepada wartawan seusai rapat di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu, 26 November 2025.
Untuk menyambut masa liburan nataru, Airlangga menyampaikan pemerintah menyiapkan program diskon transportasi yang mencakup tiket kereta api, angkutan laut, angkutan penyeberangan, dan angkutan udara.
“Kesiapan Nataru sudah disiapkan. Program diskon transportasi sudah ada siaran persnya dan nanti periode diskonnya akan diumumkan oleh Kementerian Perhubungan,” kata Airlangga.
Selain itu, Kementerian PU (Pekerjaan Umum) akan memberikan diskon tarif tol antara 10 sampai 20 persen yang berlaku pada 22, 23, dan 31 Desember. Diskon ini mencakup 26 ruas tol, terdiri dari dua ruas di Jabodetabek, sembilan ruas Trans Jawa, tiga ruas Non-Jawa, dan 12 ruas Trans Sumatera.
Sementara di sektor pariwisata, pemerintah menyiapkan 244 agenda wisata yang akan digelar selama periode akhir tahun. Kemudian, program belanja nasional akan dijelaskan lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan.
Pemerintah juga menyoroti sektor perumahan sebagai bagian dari percepatan pemulihan ekonomi.
Airlangga menyebut insentif terus digencarkan, termasuk pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 350 ribu rumah, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk 45 ribu rumah, serta insentif PPN Ditanggung Pemerintah untuk properti hingga 5 miliar Rupiah.
“Untuk mendukung program tiga juta rumah, pemerintah terus mendorong insentif sektor perumahan. Mulai dari FLPP untuk 350 ribu rumah, BSPS untuk 45 ribu rumah, insentif PPN DTP untuk properti sampai 5 miliar dan ditanggung pemerintah sampai 2 miliar, serta kredit program perumahan dan KUR yang akan dilanjutkan pada 2026,” ucap Airlangga.
Airlangga menambahkan pemerintah juga berupaya memperkuat implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28.
Melalui regulasi ini, sistem perizinan OSS diharapkan dapat berjalan lebih optimal. Dari aturan pelaksanaan, 14 sudah terbit, enam dalam proses harmonisasi, dan tujuh akan segera ditetapkan.
Sebagai informasi, rapat tersebut turut dihadiri oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh, Wakil Menteri BKPM Todotua Pasaribu, hingga Sekjen Kemendikdasmen Suharti.(*)
