 |
| Ibadah Haji di Tanah Suci (Foto: Istimewa) |
Salah satunya, Kabupaten Bekasi yang secara geografis dekat dengan Embarkasi Bekasi justru dialihkan ke Embarkasi Kertajati. “Tahun ini ada sesuatu yang unik,” ujar Plt Kepala Kanwil Kemenhaj Jabar, Boy Hari Novian, Senin (17/11/2025).
Boy menjelaskan, Embarkasi Kertajati mendapat kuota 17.314 jamaah, sementara Embarkasi Bekasi hanya 12.329. Ketimpangan ini memaksa redistribusi wilayah pemberangkatan. “Ada juga yang tadinya dari Indramayu harus pindah. Karena slot di Kertajati sudah penuh,” jelasnya.
Total 19 kabupaten/kota akan diberangkatkan dari Kertajati, termasuk Kota Bandung, Kota Cirebon, Kabupaten Bekasi, Subang, Purwakarta, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Majalengka, Cimahi, Banjar, Bandung Barat, hingga Pangandaran.
“Walaupun Kabupaten Bekasi dekat dengan embarkasi, kami harus pindahkan ke Indramayu. Kalau kami tarik Cianjur atau Sukabumi, jamaahnya tidak mencukupi. Saya butuh 3.000 jamaah untuk menutup kuota,” ungkapnya.
Sementara itu, Embarkasi Bekasi diprioritaskan untuk wilayah megapolitan dan sekitarnya, seperti Kota dan Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Karawang, Kota Bekasi, dan Kota Depok.
“Bandung Raya tahun ini juga kami alihkan ke Indramayu. Tahun lalu hanya Kabupaten Bandung, sekarang seluruh Bandung Raya,” tambah Boy.
Meski berpindah, Boy memastikan Asrama Haji Indramayu kini jauh lebih representatif. Fasilitas manasik, miniatur Kabah, area sa’i sofa–marwah, hingga infrastruktur kesehatan telah ditingkatkan. “Miniatur Kabahnya sudah mendekati aslinya. Bahkan udaranya pun mirip,” katanya.
Empat tower setara hotel bintang tiga, akses air bersih PDAM, kantin, kafe, dan klinik rawat inap kini tersedia. “Kliniknya lengkap. Kalau ada yang sakit, sudah ada fasilitas rawat inap,” jelasnya.
Namun, Boy menegaskan bahwa Embarkasi Indramayu belum menerapkan layanan fast track imigrasi. Pemeriksaan tetap dilakukan di embarkasi dan akan dicek ulang di Arab Saudi. “Fast track ada untung ruginya. Tahun lalu ada kasus dokumen bermasalah yang baru terdeteksi di Tanah Suci,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) tidak melakukan mutasi jamaah tanpa koordinasi resmi. “Jangan bypass kabupaten/kota asal. Semua harus melalui jalur koordinasi yang sah,” tutupnya.(*)
