 |
| Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman |
Kebijakan ini dikemas dalam bentuk uji coba Work From Home (WFH) yang tetap menjamin efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa WFH bukan sekadar penghematan, melainkan bagian dari transformasi birokrasi menuju tata kelola yang adaptif dan berdampak.
“Jam kerja tidak dikurangi, tapi kita kombinasikan antara bekerja di kantor dan bekerja dari rumah. Tetap ada outcome, benefit, dan impact. Ini masih uji coba,” ujar Herman, seusai rapat paripurna pembacaan Nota RAPBD 2026 di DPRD Jawa Barat, Rabu (5/11/2025) malam.
Uji coba pertama dimulai pada bulan November dengan skema WFH setiap hari Kamis. Namun, Herman menegaskan bahwa pimpinan, pejabat, dan unit layanan langsung tetap berkantor.
“Yang WFH hanya pegawai yang tidak menangani layanan langsung. Pimpinan dan pejabat tetap hadir karena banyak agenda penting,” jelasnya.
Memasuki Desember, Pemprov akan menguji skema kedua: sistem kerja 50:50 dari Selasa hingga Jumat, sementara hari Senin seluruh pegawai wajib hadir. “Pelayanan langsung tetap ngantor, nanti pakai sistem shift,” tambah Herman.
Kebijakan ini akan dievaluasi secara berkala dan dilaporkan kepada Wakil Gubernur serta Gubernur Jawa Barat. Jika terbukti efektif, skema WFH akan diterapkan penuh pada tahun anggaran 2026.
“Kami jamin outcome-nya tetap. Bahkan kami pacu lebih. Jangan khawatir, masyarakat tetap dilayani dengan baik,” tegas Herman.
Menanggapi pertanyaan soal durasi kerja, Herman menyebut bahwa jam kerja efektif tetap 7,5 jam per hari. Namun, fleksibilitas tetap diberikan sesuai kebutuhan tugas.
“Kami tidak kaku soal waktu. Yang penting hasilnya nyata dan berdampak,” tutupnya.(*)
