Januari-Oktober Tujuh Kali Inflasi, Jabar Diminta Waspada
Garut: Pengendalian inflasi di Jawa Barat membutuhkan sinergitas kuat semua elemen, baik pemerintah daerah, Bank Indonesia maupun stakeholder lainnya. Hal tersebut diungkapkan Deputy Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Muslimin Anwar, disela kegiatan High Level Meeting Pengendalian Inflasi Daerah (HLN-TPID) Pasamowan Agung, di Garut Selasa (9/12/2025).
 |
| Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan (kanan) bersama Deputy Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Muslimin Anwar (kiri) disela kegiatan High Level Meeting Pengendalian Inflasi Daerah (HLN-TPID) Pasamowan Agung, di Garut Selasa (9/12/2025) |
Dikatakan Muslimin selama periode Januari hingga Oktober 2025, Jawa Barat sedikitnya mengalami tujuh kali inflasi. Kelompok volatile food atau komoditas pangan, menjadi penyumbang inflasi.
"Cabai merah, beras, kemudian minyak goreng dan dari administered prices (harga barang dan jasa) kita berkoordinasi untuk kenaikan berapa tarif pemerintah, seperti PAM perlu kita konsolidasikan,"ucap Muslimin.
Ia juga menyinggung beberapa kabupaten/ kota di Jawa Barat telah mencatat inflasi year-to-date di atas 2,5 persen, batas yang menjadi indikator penilaian pemerintah pusat. Hal ini juga menurutnya sudah diingatkan oleh Gubernur Jawa Barat kepada para kepala daerah untuk menjaga inflasi, agar tetap berada dalam rentang sasaran.
Muslimin juga menambahkan secara struktural, Jawa Barat juga menghadapi tantangan dari menurunnya kontribusi sektor pertanian yang merupakan penopang utama ketahanan pangan. Kontribusi pertanian disebut turun signifikan dari sekitar 9–10 persen menjadi hanya sekitar 3,4 persen.
"Perlu didorong low inforcemen terkait dengan LSD (Lahan Sawah Dilindungi) maupun P2Bnya agar lahan pertanian itu tetap bisa produktifitasnya meningkat ditengah populasi Jabar yang terus meningkat,"ujar Muslimin.
Meski produksi padi meningkat menjadi 5,91 juta ton atau naik 18,64 persen dibanding 2024, harga beras masih bertahan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Menurut Muslimin, hal tersebut dipengaruhi realisasi penyaluran beras SPHP yang baru mencapai 24,67 persen hingga 17 November 2025. BI Jabar mendorong percepatan penyaluran dan menguatkan peran BUMD pangan sebagai off taker.
Pada kesempatan yang sama Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengambil langkah langkah untuk terus menjaga inflasi. Selain itu juga pihaknya ungkap Erwan, terus mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, terutama hingga akhir tahun 2025.
"Kita bisa mengejar target. Tadi saya sudah menyampaikan petunjuknya kepada bupati/wali kota dan wakil wali kota/bupati yang hadir. Apa saja yang harus dilakukan mereka,"ucap Erwan.(*)
