Delcy Rodriguez Dilantik Jadi Presiden Interim Venezuela
Caracas; Parlemen Venezuela resmi melantik Delcy Rodriguez sebagai presiden sementara di tengah proses hukum Nicolas Maduro di Amerika Serikat.
 |
| Wakil Presiden Delcy Rodriguez resmi dilantik sebagai Presiden Interim dalam sidang parlemen pada Senin 6 Januari 2026 (Foto: AFP/Marcelo Gracia) |
Dinamika politik Venezuela memasuki babak baru setelah Wakil Presiden Delcy Rodriguez resmi dilantik sebagai Presiden Interim dalam sidang parlemen pada Senin 6 Januari 2026 waktu setempat.
Pelantikan ini terjadi hanya dua hari setelah mantan Presiden Nicolas Maduro ditangkap oleh pasukan Amerika Serikat (AS) dalam operasi militer mendadak.
Rodriguez (56), yang telah menjabat sebagai wakil presiden sejak 2018, menyampaikan pidato emosional di hadapan Majelis Nasional. Ia menggambarkan penangkapan Maduro dan istrinya, Cilia Flores, sebagai aksi "penculikan" oleh pihak asing.
“Saya menerima amanah ini dengan rasa sakit akibat penderitaan yang disebabkan oleh agresi militer yang tidak sah,” ujar Rodriguez dalam sumpahnya. Ia juga berjanji untuk menjamin perdamaian dan stabilitas ekonomi serta sosial bagi rakyat Venezuela.
Maduro Menolak Bersalah di Pengadilan New York
Hanya berselang dua jam sebelum pelantikan di Caracas, Nicolas Maduro muncul di pengadilan federal New York. Di hadapan Hakim Alvin Hellerstein, Maduro dengan tegas membantah empat dakwaan terkait konspirasi narco-terorisme dan impor kokain.
"Saya adalah pria terhormat. Saya masih presiden sah negara saya," ujar Maduro dalam sidang yang berlangsung selama 30 menit tersebut.
Ketegangan sempat memuncak di ruang sidang ketika seorang pengunjung berteriak dalam bahasa Spanyol bahwa Maduro akan "membayar" atas perbuatannya. Sebelum dikawal keluar dengan tangan terborgol, Maduro merespons bahwa dirinya adalah "presiden yang diculik" dan "tahanan perang."
Perdebatan di PBB dan Kecaman Internasional
Di markas besar PBB, duta besar Venezuela, Samuel Moncada, mengecam keras tindakan AS yang disebutnya sebagai serangan bersenjata tanpa pembenaran hukum. Namun, pihak Amerika Serikat tetap pada pendiriannya.
Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, menyatakan bahwa cadangan energi terbesar di dunia tidak boleh berada di tangan pemimpin yang ia sebut sebagai "buronan keadilan." Waltz menegaskan bahwa operasi penangkapan tersebut merupakan langkah penegakan hukum untuk menjaga keamanan nasional.
Kritik Domestik di Amerika Serikat
Meski operasi ini didukung oleh Ketua DPR AS Mike Johnson, kritik tajam muncul dari Pemimpin Minoritas Senat, Chuck Schumer. Setelah menerima arahan klasifikasi di Capitol Hill, Schumer menyebut rencana AS di Venezuela masih sangat samar.
"Setiap kali Amerika Serikat melakukan perubahan rezim dan apa yang disebut sebagai pembangunan bangsa, hal itu selalu berakhir merugikan Amerika Serikat sendiri," tegas Schumer.
Masa Depan Pemerintahan Interim
Presiden AS Donald Trump sebelumnya menyatakan bahwa perusahaan minyak AS akan segera masuk ke Venezuela untuk memperbaiki infrastruktur. Namun, di lapangan, sekutu Maduro tampak tetap memegang kendali pemerintahan di bawah kepemimpinan Rodriguez.
Menanggapi situasi ini, Presiden Interim Rodriguez memberikan sinyal keterbukaan yang hati-hati terhadap Washington.
"Kami mengundang pemerintah AS untuk berkolaborasi dalam agenda kerja sama yang berorientasi pada pembangunan bersama dalam kerangka hukum internasional," ungkapnya.
Proses hukum terhadap Nicolas Maduro di New York dijadwalkan akan berlanjut pada sidang berikutnya yang ditetapkan pada 17 Maret mendatang.(*)
