Indonesia Targetkan Seluruh Penduduk Terjangkau JKN pada 2030
Jakarta : Pemerintah menargetkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencakup seluruh penduduk pada tahun 2030 mendatang. Target tersebut disampaikan saat acara Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 di Jakarta pada Selasa, 27 Januari 2026.
 |
| Kiri-kanan) Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan keterangan pers usai mengikuti acara Penganugerahan Penghargaan UHC Awards 2026 di Jakarta International Expo Kemayoran, Selasa, 27 Januari 2026. (Foto: BPJS Kesehatan) |
"Program Jaminan Kesehatan Nasional menjadi salah satu indikator utama pencapaian SDGs 3.8 atau 3.8.1 dengan target cakupan mencapai 98 persen pada tahun 2024 dan mencakup seluruh penduduk Indonesia tahun 2030," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti di Jakarta International Expo Kemayoran.
Menurutnya, upaya strategis ini selaras dengan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan demi menjamin kehidupan masyarakat yang sehat sejahtera. Namun, capaian jumlah peserta JKN yang sangat tinggi harus dibarengi peningkatan mutu layanan kesehatan fasilitas kesehatan (faskes).
Akses layanan yang berkualitas harus merata. Ini merupakan kunci utama dalam keberhasilan implementasi program jaminan sosial.
Advertisement
"Kita tidak ingin capaian ini menjadi paradoks, di sisi yang lain Universal Coverage karena tidak selaras dengan Universal Access," ujar Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di dalam kesempatan yang sama.
Tantangan besar muncul terkait antrean panjang di perkotaan akibat terjadinya penumpukan pasien pada rumah sakit rujukan. Sementara, wilayah pedesaan sering mengalami kendala keterbatasan infrastruktur kesehatan serta kekurangan jumlah tenaga medis yang kompeten.
"Nah, supply side itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tidak cukup hanya dari sisi demand side-nya tapi pembangunan bagaimana infrastruktur Puskesmas, faskesnya, dokternya, dan lain sebagainya," ucap Ghufron.
Dukungan penuh dari pemerintah daerah menjadi faktor penentu dalam menjaga keberlangsungan kualitas program jaminan kesehatan. Penghargaan hari ini diberikan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten yang berhasil menjamin kesehatan warganya secara maksimal dan optimal.
"Apresiasi setinggi-tingginya atas komitmen 31 pemerintah provinsi, 397 pemerintah kota/kabupaten yang telah memastikan 98 persen penduduknya terlindungi JKN dengan tingkat keaktifan 80 persen dengan program bantuan iuran atau PBI," katanya.
 |
| Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar (tengah), didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (keempat kanan) dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti (keempat kiri), menyerahkan penghargaan kepada sejumlah provinsi penerima UHC Awards 2026, Selasa, 27 Januari 2026. (Foto: BPJS Kesehatan) |
Selain itu, pimpinan daerah memegang tanggung jawab mutlak untuk menyediakan pelayanan dasar bagi masyarakat di wilayah administratif masing-masing. Mereka didorong untuk terus mengalokasikan anggaran yang mendukung operasional layanan kesehatan primer pada setiap daerah kabupaten.
"Jadi arahannya untuk pemerintah daerah, Bapak Menteri Dalam Negeri sebenarnya sudah mengimbau semuanya, masalah kesehatan adalah pelayanan dasar, urusan absolut," ucap Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah mutlak diperlukan demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang jauh lebih sehat. Momentum penting ini bertujuan memperkuat kolaborasi nasional dalam sektor pelayanan kesehatan publik bagi seluruh rakyat Indonesia.(*)
