Menteri PU: Banjir Bekasi Harus Ditangani Terpadu
Bekasi : Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau penanganan banjir di Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi. Ia menegaskan penanganan banjir di Bekasi harus dilakukan secara terpadu, tidak bisa parsial maupun instan.
 |
| Menteri PU Dody Hanggodo (tengah) berbincang dengan warga yang terdampak banjir saat meninjau banjir di Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu, 24 Januari 2026 (Foto: Humas Kementerian PU) |
Saat Menteri Dody meninjau lokasi, ketinggian air di beberapa titik permukiman masih berkisar antara 40 sentimeter hingga 1,5 meter. Menurutnya, koordinasi lintas daerah dan kementerian menjadi kunci penyelesaian masalah ini.
"Penanganan banjir di Bekasi ini tidak dapat dilakukan secara parsial maupun instan. Beberapa pekerjaan membutuhkan penyelesaian persoalan lahan serta sinergi kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Bekasi," ujar Menteri Dody dalam keterangan pers, Sabtu, 24 Januari 2026.
Menurutnya, langkah ini akan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah daerah untuk mematangkan rencana penanganan. “Jika hingga Mei –Juni terdapat perkembangan signifikan, maka kami akan mematangkan langkah lanjutan untuk dilaporkan kepada Bapak Presiden,” ujarnya.
Terkait Sungai CBL (Cikarang Bekasi Laut), Menteri Dody menekankan pendekatan hulu–hilir dan pengelolaan aliran sungai yang menyeluruh. Dody menambahkan pengamanan bantaran, pengendalian sedimentasi, dan integrasi drainase kawasan menjadi bagian strategi pengendalian banjir.
"Kementerian PU tidak dapat bekerja sendiri dalam menyelesaikan persoalan banjir Bekasi. Diperlukan koordinasi erat dengan pemerintah daerah, baik Kabupaten Bekasi maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat" kata Dody.
Sebelumnya, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi, Muchlis, menyebut hujan deras tanpa henti sejak Rabu malam, 21 Januari 2026. Curah hujan tinggi itu membuat wilayah terdampak banjir kembali meluas, meski sebelumnya air sempat berangsur surut.
"Mengacu hasil asesmen tim di lapangan, kami segera merespons dengan menambah jumlah titik pengungsian maupun dapur umum. Langkah ini diambil untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar saudara-saudara kita yang menjadi korban banjir," ucap Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tersebut.
Ia menjelaskan titik pengungsian korban banjir saat ini tersebar di tujuh wilayah kecamatan terdampak paling parah. Di antaranya, Babelan, Cikarang Utara, Karangbahagia, Sukakarya, Sukawangi, Tambun Selatan serta Kecamatan Tambun Utara.
Muchlis menyebut titik pengungsian memanfaatkan fasilitas publik dan rumah ibadah sebagai tempat berlindung sementara. Selain itu, pondok pesantren dan rumah tokoh masyarakat juga digunakan untuk menampung pengungsi.
Kementerian PU melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung–Cisadane (BBWS CC) Ditjen SDA telah menurunkan pompa mobil sejak 22 Januari 2026. Sebaran pompa mencakup lokasi strategis di Jabodetabek untuk mempercepat penanganan genangan di wilayah terdampak.
Beberapa lokasi pompa mobile antara lain Mustika Wanasari Cibitung, Pondok Timur Mas Bekasi, dan Perum Jatibening Permai. Titik lainnya jalan DI Panjaitan Cawang, Cililitan, Hutan Kemayoran, Perumahan IKIP, Maharta, Pinang Griya, Pintu Air Mookervart, Jalan Daan Mogot KM 13, dan Kembangan Utara (*)
