Tak Setuju Pilkada Melalui DPRD, PDIP Tak Ingin Hak Rakyat Memilih Pemimpin Diamputasi
Jakarta : PDI Perjuangan (PDIP) mengkritik wacana mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung. PDI Perjuangan menolak alasan politik uang dijadikan pembenaran mencabut hak masyarakat memilih pemimpinnya secara langsung.
 |
| Suasana kantor DPP PDIP di kawasan Menteng, Jakarta Pusat |
Politikus muda PDIP Muhammad Syaeful Mujab menilai masalah politik uang merupakan tantangan yang harus diselesaikan tanpa mengamputasi hak pilih masyarakat
"PDI Perjuangan yakin persoalan politik uang itu tidak harus dengan mengamputasi hak rakyat untuk memilih," ujar Mujab dalam Rakernas I PDIP di Jakarta, Minggu (11/1/2025).
Mujab mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah tegas dengan posisi partai dalam isu Pilkada melalui DPRD.
Megawati menganalogikan kondisi demokrasi Indonesia seperti senam poco-poco yang bergerak maju mundur.
"Bu Mega sudah memberikan hint sedikit, 'Kok demokrasi kita tuh kayak senam Poco-Poco, ya?'. Semalam saya cek di YouTube, senam Poco-Poco itu gerakannya maju, mundur, kanan, kiri. Bagi PDI Perjuangan, demokrasi itu harus maju ke depan, bukan dibuat maju-mundur," ujarnya.
Mujab menilai momen mengkaji ulang sistem Pilkada menjadi pembuktian apakah Indonesia demokrasinya berkembang atau akan mengalami kemunduran.
Sementara itu, politikus PDIP Seno Bagaskoro menekankan pentingnya kedekatan emosional (bonding) antara pemimpin dan rakyat yang hanya bisa tercipta melalui pemilihan langsung.
"Bagaimana seorang pemimpin bisa merasakan keresahan rakyatnya kalau rakyat tidak kenal siapa dia? Jika dia sadar hanya dipilih oleh segelintir orang di DPRD, bukan oleh mayoritas rakyat, maka sulit mengharapkan masalah rakyat bisa selesai," ujar Seno.
Seno menambahkan, bagi PDIP, pemilu bukan sekadar urusan memenangkan kursi (how to win), melainkan bagaimana cara memimpin dan mengelola pemerintahan dengan amanah (how to govern).
"Rakyat sudah menghadapi banyak kesulitan hidup. Masa hak untuk menyuarakan siapa pemimpin yang layak bagi mereka selama lima tahun ke depan juga mau diambil? Buat kami, itu logika yang susah dipahami akal sehat," tandasnya.(*)
