Dua Bulan Tak Digaji, Tenaga Kependidikan Mengadu ke DPRD
Bangka Barat : Puluhan tenaga kependidikan berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat. Mereka mengadukan gaji yang diklaim belum dibayarkan selama dua bulan terakhir sekaligus menuntut penyetaraan penghasilan, pada Rabu kemarin.
 |
| Dua Bulan Tak Digaji, Tenaga Kependidikan Mengadu ke DPRD |
Dalam audiensi bersama Komisi I DPRD Bangka Barat, para tenaga kependidikan mempersoalkan ketimpangan gaji dengan PPPK paruh waktu yang bertugas di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkungan pemerintah kabupaten. Padahal, kualifikasi pendidikan dinilai setara.
Pengelola Perpustakaan SMP Negeri 1 Parittiga, Mudjijati, menyampaikan harapan agar pemerintah daerah segera menyetarakan gaji tenaga kependidikan.
“Sebagai perbandingan, PPPK tenaga kependidikan dengan kualifikasi pendidikan Strata Satu (S1) hanya menerima gaji sekitar Rp1,9 juta per bulan, sementara PPPK paruh waktu di instansi Pemda dengan kualifikasi yang sama bisa mengantongi sekitar Rp2,6 juta per bulan,” terang Mudjijati, dikutip Kamis, 19 Februari 2026.
Menanggapi keluhan tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPRD Bangka Barat, Deddi Wijaya, membenarkan perbedaan standar gaji meski kedua kelompok pegawai sama-sama menerima Surat Keputusan (SK) dari Bupati Bangka Barat, Markus.
Deddi merinci selisih penghasilan berdasarkan jenjang pendidikan sebagai berikut:
Lulusan Strata Satu (S1): selisih Rp780.000.
Lulusan Diploma Tiga (D3): selisih Rp860.000.
Lulusan SMA sederajat: selisih Rp700.000.
Ia menjelaskan penyetaraan gaji belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat karena kemampuan keuangan daerah masih terbatas. Sebagai langkah sementara, DPRD meminta penyesuaian jam kerja tenaga kependidikan agar tidak disamakan dengan jam kerja PPPK di lingkungan pemerintah kabupaten, yakni pukul 07.30 hingga 16.00 WIB, hingga penyesuaian penghasilan dapat dilakukan.(*)
