Legislator Jabar Tampung Keluhan Kaitan Koperasi Desa Merah Putih di Kelurahan Karawang Wetan
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Fraksi Golkar Sri Rahayu, Senin (09/03/2026) tengah melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran (TA) 2026, dengan fokus menampung keluhan desa atau kelurahan terkait polemik pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Pengawasan ini bertujuan memastikan prosedur aset daerah dan penggunaan Dana Desa tidak menyimpang.
 |
| Sri Rahayu Tampung Keluhan Desa Atau Kelurahan Terkait KDMP Kelurahan Karawang Wetan |
Kegiatan ini dihadiri Kepala Kelurahan Karawang Wetan Ibu Nenti Kurniawati. Sekel Amir Muhidin, Staf Kelurahan, Lembaga Kelurahan Karawang Wetan meliputi Karang taruna, Forum RW, Kader Posyandu, PSM dan Tokoh Masyarakat.
Berikut adalah poin-poin penting terkait kegiatan pengawasan DPRD Jabar awal 2026:
-Polemik KDMP dan Dana Desa/kelurahan: Anggota DPRD Jabar menyoroti laporan pemotongan Dana Desa/kelurahan untuk pembangunan KDMP, yang dianggap mengganggu arah pembangunan desa/kelurahan dan prosedur aset daerah.
 |
| Sri Rahayu Tampung Keluhan Desa Atau Kelurahan Terkait KDMP Kelurahan Karawang Wetan |
-Serap Aspirasi Warga: Anggota DPRD Jabar, seperti Sri Rahayu dari Fraksi Partai Golkar, turun langsung ke berbagai desa atau kelurahan untuk menyerap aspirasi warga dan mendorong pengawasan pemerintahan desa.
-Fokus Pengawasan 2026: Pengawasan berfokus pada penggunaan APBD, pelaksanaan Perda, dan pelayanan publik agar sesuai rencana dan meminimalisir penyimpangan anggaran.
 |
| Sri Rahayu Tampung Keluhan Desa Atau Kelurahan Terkait KDMP Kelurahan Karawang Wetan |
-Pentingnya Pengawasan: Pengawasan ini krusial untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan efisien, efektif, dan bebas dari korupsi.
Selain KDMP, DPRD Jabar juga menyoroti pentingnya pemekaran desa di wilayah dengan penduduk padat (seperti di Kabupaten Sukabumi) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.(*)
