Kena OTT KPK ,PAN Nonaktifkan Bupati Langkat Syah Afandin dari Jabatan Ketua DPW Sumatera Utara

PAN menyatakan prihatin atas kasus yang menjerat kadernya dan menegaskan bahwa dugaan pelanggaran hukum tersebut merupakan tanggung jawab pribadi. Partai juga menegaskan akan menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan di KPK tanpa melakukan intervensi.

Sementara itu, KPK menduga kasus ini berkaitan dengan suap proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Perkim Kabupaten Langkat.

Dalam OTT tersebut, penyidik mengamankan tujuh orang serta uang tunai ratusan juta rupiah yang diduga merupakan bagian dari fee proyek yang diberikan pihak swasta.(*)