Anggota DPRD Jabar Sri Rahayu: KIM Garda Terdepan Lawan Hoaks di Era Digital
KARAWANG: Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai Golkar, Hj. Sri Rahayu, S.H., menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat.
 |
| Anggota DPRD Jabar Sri Rahayu: KIM Garda Terdepan Lawan Hoaks di Era Digital |
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Jabar, Nidar Nadrotun Naim Sujana, Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Karawang, Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) serta para insan media Karawang. Acara berlangsung di Aula Balai Indung Nyi Pager Asri, Rabu (07/10/2026).
Dalam paparannya, Sri Rahayu menegaskan bahwa Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) memiliki peran strategis dalam menghadapi pesatnya transformasi digital saat ini.
Menurutnya, KIM tidak hanya berfungsi sebagai wadah penyebarluasan informasi, tetapi juga menjadi penghubung antara masyarakat, pemerintah, dan berbagai sumber informasi yang kredibel.
"Perkembangan teknologi digital membawa peluang sekaligus tantangan bagi masyarakat. Karena itu, keberadaan KIM diperlukan untuk mendorong literasi digital, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilah informasi, serta mencegah penyebaran informasi yang tidak benar," jelasnya.
Legislator asal Karawang tersebut menambahkan, KIM memiliki posisi penting dalam membantu masyarakat mendapatkan dan mengelola informasi yang bermanfaat.
"Di tengah arus informasi yang begitu cepat, masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk memilih informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Sri Rahayu.
 |
| Sri Rahayu |
Ia berharap KIM di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Karawang, terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan meningkatkan kapasitas anggotanya.
Dengan peningkatan kapasitas tersebut, KIM dinilai dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih informatif, kritis, dan mampu memanfaatkan teknologi digital secara produktif.
Lebih lanjut, Sri Rahayu mengatakan transformasi digital seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai perubahan teknologi, melainkan juga sebagai proses untuk meningkatkan kualitas komunikasi dan partisipasi masyarakat.
"Dalam konteks tersebut, KIM dapat menjadi salah satu kekuatan masyarakat dalam membangun ekosistem informasi yang sehat dan inklusif," pungkasnya. (*)
