Dilantik Bupati Aep, 2251 BPD di Karawang Diminta Jadi Wakil Rakyat Bukan " Tunggul Kuburan "
Karawang : Sebanyak 2.251 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Karawang resmi dilantik oleh Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh hari ini. Pelantikan massal ini menjadi momentum besar bagi demokrasi desa di Karawang.(05/10/26).
Namun, di tengah euforia pelantikan, masyarakat menitipkan harapan besar agar BPD yang baru ini benar-benar menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat, bukan alat politik kepala desa.
Selama ini, stigma di tengah masyarakat masih kuat. BPD kerap dianggap hanya sebagai "tukang stempel" atau "tukcing" kebijakan kepala desa. Bahkan lebih keras lagi, warga menyebut BPD hanya sebagai "tunggul kuburan (oknum BPD,(red)" — ada tapi hanya jadi simbol, tidak hidup dan tidak bersuara untuk rakyat.
Berikut rangkuman harapan masyarakat dari berbagai narasumber:
1. BPD Harus Jadi Alat Rakyat, Bukan Alat Kepala Desa.
"BPD itu kepanjangan dari Badan Permusyawaratan Desa, bukan Badan Pembela Desa (kepala desanya). Selama ini kesan di bawah, BPD itu rata-rata jadi alat politik kades. Siapa yang dekat dengan kades, dia yang jadi BPD. Kami berharap BPD yang dilantik Pak Aep ini berani bersikap netral," ujar Tokoh Masyarakat Karawang, Ujang Suryana (55).
Masyarakat berharap BPD tidak takut menolak kebijakan kades jika kebijakan itu tidak pro-rakyat.
2. Jangan Hanya Jadi " Tunggul Kuburan "
"Jangan cuma jadi tunggul kuburan, Bos. Artinya cuma jadi simbol doang, ada namanya di struktur tapi gak pernah muncul saat rakyat butuh. Saat ada sengketa tanah, saat bantuan tidak tepat sasaran, BPD-nya hilang, (oknum BPD,red)" keluh warga di Kecamatan Rengasdengklok, Dedi (28).
Warga ingin BPD aktif turun ke dusun-dusun, menyerap aspirasi, bukan hanya duduk di kantor desa saat ada rapat saja.
3. Harus Netral dan Punya Keterwakilan Aspirasi
"Setiap BPD harus memiliki keterwakilan. Ada keterwakilan petani, buruh, perempuan, pemuda. Jangan isinya itu-itu saja. Harus netral, tidak memihak kelompok tertentu. Bantu rakyat yang lemah, bukan bantu yang kuat saja," kata Emak-emak warga Desa Wadas, Ibu Iroh (42).
Lantas Apa Fungsi Sebenarnya BPD Untuk Masyarakat dan Desa?
Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD memiliki 3 fungsi utama yang sering dilupakan:
a. Sebagai Penyeimbang Kekuasaan Kepala Desa (Checks and Balances)
BPD adalah lembaga legislatif di desa. Kepala Desa tidak boleh menjalankan pemerintahan secara absolut. Semua Peraturan Desa (Perdes), APBDes, harus dibahas dan disepakati bersama BPD. BPD berhak menolak jika tidak sesuai kebutuhan warga.
b. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat.
Ini fungsi paling vital. BPD wajib menampung aspirasi warga — mulai dari jalan rusak, bantuan sosial tidak tepat, sampai pungli — lalu disalurkan dalam musyawarah desa. BPD adalah jembatan rakyat ke pemerintah desa.
c. Fungsi Pengawasan
BPD bertugas mengawasi kinerja Kepala Desa dan pelaksanaan APBDes. BPD berhak meminta keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa. Jika ada penyimpangan, BPD wajib melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
Harapan Akhir Masyarakat:
Dengan dilantiknya 2.251 BPD ini, warga Karawang berharap era baru pemerintahan desa dimulai. BPD yang berani, kritis, netral, dan benar-benar menjadi alat rakyat.
"Bupati Aep sudah melantik, sekarang giliran BPD membuktikan. Kami tidak butuh BPD yang pintar menjilat kades, kami butuh BPD yang pintar mendengar jeritan rakyat," tutup Ujang.
Hari ini sejarah ! 2.251 anggota BPD se-Karawang resmi dilantik!
Tapi warga nitip pesan keras :
❌ *JANGAN JADI ALAT KADES!*
❌ *JANGAN JADI TUKANG STEMPEL / TUKCING!
❌ *JANGAN JADI TUNGGUL KUBURAN (cuma simbol doang/oknum BPD)!
✅ JADILAH WAKIL RAKYAT YANG BENAR-BENAR WAKIL RAKYAT!
✅ HARUS NETRAL & JADI PENYEIMBANG KADES!
Selama ini warga resah, BPD dianggap cuma nurut apa kata kades. Padahal fungsi BPD itu 3 : Bikin Peraturan Desa bareng Kades, Tampung Aspirasi Rakyat, dan AWASI kinerja Kades & APBDes!
Menurut Anda BPD di desa Pembaca gimana? Bener-bener bela rakyat atau malah jadi alat kades? Komen jujur !
