Kabar Baik Guru Honorer! 242 Ribu PPPK Paruh Waktu Otomatis Jadi Penuh Waktu 2027 - Tanpa Tes, Anggaran Naik Rp28 Triliun
Jakarta : Pemerintah menyiapkan penataan dan pembenahan tata kelola guru mulai 2027 untuk memberikan kepastian status sekaligus menjaga keberlanjutan layanan pendidikan.
 |
| Kabar Baik Guru Honorer! 242 Ribu PPPK Paruh Waktu Otomatis Jadi Penuh Waktu 2027 - Tanpa Tes, Anggaran Naik Rp28 Triliun |
Penataan mencakup guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, guru PPPK, hingga pemenuhan kebutuhan guru melalui rekrutmen CPNS secara bertahap.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan, guru PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Pengangkatan dilakukan secara otomatis tanpa melalui seleksi.
"Guru PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027 dengan mekanisme otomatis tanpa seleksi. Status mereka juga akan dialihkan menjadi pegawai pemerintah pusat. Jumlah guru PPPK paruh waktu sebanyak 242.482 orang," ujar Abdul Mu'ti, Kamis (8/10/2026).
Selain itu, pemerintah memberikan kesempatan kepada guru PPPK yang memenuhi persyaratan administrasi untuk menjadi guru PNS melalui seleksi secara bertahap mulai 2027.
Saat ini terdapat 935.316 guru PPPK. Penataan status mereka menjadi pegawai pemerintah pusat akan dilakukan secara bertahap mulai 2027 hingga 2029.
Pemerintah juga menyiapkan rekrutmen guru CPNS secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan sebanyak 464.856 guru. Rekrutmen pertama dijadwalkan mulai 2027, dengan penugasan awal pada 2028 sebagai pegawai pemerintah pusat.
Untuk menjaga keberlanjutan layanan pendidikan, pemerintah juga memberikan dispensasi penugasan bagi guru non-ASN sehingga tetap dapat bekerja setelah 31 Desember 2026.
Anggaran 2027 Dukung Penataan Guru
Dukungan penataan tercermin dalam alokasi anggaran Kemendikdasmen Tahun Anggaran 2027. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan, Pagu Alokasi Anggaran Kemendikdasmen 2027 ditetapkan sebesar Rp89,10 triliun. Angka tersebut meningkat Rp28 triliun dari pagu sebelumnya sebesar Rp61,10 triliun.
Tambahan anggaran antara lain digunakan untuk mengembalikan anggaran Program Revitalisasi Satuan Pendidikan sebesar Rp5 triliun sehingga menjadi Rp14,28 triliun. Selain itu, sebesar Rp23 triliun dialokasikan untuk mendukung gaji dan tunjangan guru yang beralih status dari PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
"Alokasi anggaran Kemendikdasmen difokuskan untuk mendanai beberapa Program Kerja Prioritas Nasional dan program Prioritas Kementerian antara lain, Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan, inisiatif awal untuk pelaksanaan pendidikan dasar tanpa memungut biaya, bantuan perlengkapan sekolah, Sekolah Nasional Terintegrasi, Studio Guru, Digitalisasi Pembelajaran, peningkatan kesejahteraan guru, gaji dan tunjangan PPPK guru," jelasnya.
Kemendikdasmen juga telah mengusulkan tambahan anggaran Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun untuk mendukung berbagai program Prioritas Nasional dan Kementerian.
Catatan Pelita Karawang:
Ini kabar yang ditunggu-tunggu 242.482 guru PPPK paruh waktu se-Indonesia, termasuk ribuan guru di Karawang! Mulai 1 Januari 2027, status otomatis jadi PPPK penuh waktu, tanpa tes lagi. Statusnya langsung pegawai pemerintah pusat.
Selama ini guru paruh waktu itu ibarat setengah dianggap, setengah tidak. Ngajar penuh, gaji setengah, status menggantung. Sekarang negara hadir, anggaran naik Rp28 triliun, Rp23 triliun khusus untuk gaji dan tunjangan mereka. Ini baru keadilan!
Tapi ada catatannya:
1. Untuk 935.316 guru PPPK: Akan ditata jadi pegawai pusat bertahap 2027-2029, dan dibuka jalan jadi PNS lewat seleksi bertahap. Jangan sampai prosesnya berbelit seperti kemarin, pemberkasan setahun tidak selesai.
2. Untuk 464.856 kebutuhan guru CPNS: Baru direkrut 2027, penugasan 2028. Artinya, setahun ke depan Karawang masih akan kekurangan guru, terutama di pelosok Tempuran, Tirtajaya, Pakisjaya.
3. Untuk guru non-ASN:* Dapat dispensasi tetap bekerja setelah 31 Desember 2026. Ini menyelamatkan sekolah-sekolah negeri di Karawang yang 60% gurunya masih honorer murni. Tanpa mereka, sekolah bisa lumpuh.
Dan yang paling penting: anggaran revitalisasi Rp14,28 triliun. Kemendikdasmen sudah pantau 138 satuan pendidikan, 20 di antaranya di daerah bencana, 15 SMK dan 5 SLB. Jangan sampai revitalisasi hanya jadi proyek cat tembok, tapi kualitas bangunan tetap bocor.
Di Karawang, kita masih punya SD atapnya jebol, SMP toiletnya tidak layak, SMK alat praktiknya jadul. Dengan anggaran naik Rp28 triliun ini, jangan sampai Karawang hanya dapat remah-remah.
Guru sudah diberi kepastian status, sekarang giliran negara beri kepastian fasilitas. Karena guru sejahtera tanpa sekolah layak, sama saja bohong.
Selamat untuk 242 ribu guru PPPK paruh waktu. 1 Januari 2027 adalah hari kemerdekaan status kalian,Merdeka!!! (*)
