KPK Diminta Selidiki DAK
Jumat, Januari 07, 2011
GAPURA WINAYA:
Sementara, ketidakberesan dalam realisasi bantuan DAK 2010 untuk pembangunan perpustakaan SD di KBB membuat Komisi D DPRD KBB meminta agar proyek ini dihentikan. Ini dimaksudkan agar tim investigasi dan penilai, baik dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) serta DPRD KBB memiliki waktu untuk memeriksa kualitas pengerjaan proyek yang banyak dikeluhkan kepala sekolah dan komite sekolah ini. “Kami meminta proyek (perpustakaan) ini dihentikan segera. Sebab, ada indikasi pelanggaran karena pengerjaannya ternyata disubkontrak dari pemenang tender ke pihak lain.Bukan hanya itu,standar konstruksi yang seharusnya bernilai Rp72 juta ini jadi hanya Rp30-Rp35 juta,” tegas Ketua Komisi D DPRD KBB Aep Nurdin dalam audiensi dengan Komite SD Cipeundeuy dan Disdikpora di Gedung DPRD Batujajar,kemarin.
Menurut dia,dari hasil laporan serta bukti-bukti tertulis yang dikirimkan oleh delapan Komite SD dari Kecamatan Cipeundeuy, Komisi D segera membentuk tim investigasi dan memeriksa kualitas seluruh pembangunan 125 perpustakaan SD di KBB. Kadispora KBB Agus Maolana mengatakan, penghentian proyek tidak bisa serta merta dilakukan hanya atas dasar keluhan. Harus ada pemeriksaan kesesuaian proyek dengan standar konstruksi. Menurutnya, pelelangan dilakukan berdasarkan Perpers 54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yakni berupa lelang pengadaan langsung karena jumlah pagu di bawah Rp100 juta.
Dan saat ini,sebagian proyek sudah mendapatkan uang muka sebesar 30% dari total biaya pengerjaan. Sementara itu,Kepala Bidang Pendidikan TK SD Dadan Dahyana dan Ketua Panitia Lelang Tanwar mengatakan,masalah jual beli proyek (subkontraktor) dari Rp72 juta menjadi Rp35 juta di lapangan itu di luar kendali Disdikpora. “Subkontrak itu bukan masalah kami karena itu dilakukan pihak ketiga..............
Sementara, ketidakberesan dalam realisasi bantuan DAK 2010 untuk pembangunan perpustakaan SD di KBB membuat Komisi D DPRD KBB meminta agar proyek ini dihentikan. Ini dimaksudkan agar tim investigasi dan penilai, baik dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) serta DPRD KBB memiliki waktu untuk memeriksa kualitas pengerjaan proyek yang banyak dikeluhkan kepala sekolah dan komite sekolah ini. “Kami meminta proyek (perpustakaan) ini dihentikan segera. Sebab, ada indikasi pelanggaran karena pengerjaannya ternyata disubkontrak dari pemenang tender ke pihak lain.Bukan hanya itu,standar konstruksi yang seharusnya bernilai Rp72 juta ini jadi hanya Rp30-Rp35 juta,” tegas Ketua Komisi D DPRD KBB Aep Nurdin dalam audiensi dengan Komite SD Cipeundeuy dan Disdikpora di Gedung DPRD Batujajar,kemarin.
Menurut dia,dari hasil laporan serta bukti-bukti tertulis yang dikirimkan oleh delapan Komite SD dari Kecamatan Cipeundeuy, Komisi D segera membentuk tim investigasi dan memeriksa kualitas seluruh pembangunan 125 perpustakaan SD di KBB. Kadispora KBB Agus Maolana mengatakan, penghentian proyek tidak bisa serta merta dilakukan hanya atas dasar keluhan. Harus ada pemeriksaan kesesuaian proyek dengan standar konstruksi. Menurutnya, pelelangan dilakukan berdasarkan Perpers 54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yakni berupa lelang pengadaan langsung karena jumlah pagu di bawah Rp100 juta.
Dan saat ini,sebagian proyek sudah mendapatkan uang muka sebesar 30% dari total biaya pengerjaan. Sementara itu,Kepala Bidang Pendidikan TK SD Dadan Dahyana dan Ketua Panitia Lelang Tanwar mengatakan,masalah jual beli proyek (subkontraktor) dari Rp72 juta menjadi Rp35 juta di lapangan itu di luar kendali Disdikpora. “Subkontrak itu bukan masalah kami karena itu dilakukan pihak ketiga..............
