PKOL Karawang - Usul Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf agar ibu kota pemerintahan Indonesia dipindah ke Karawang disambut baik oleh Bupati Karawang Drs. Dadang S. Mochtar. Menurut Dadang, pihaknya sangat siap jika kelak pemerintah menetapkan wilayah Karawang sebagai pengganti Jakarta. "Saya sangat sependapat dengan Pak Wagub," kata Dadang S Mukhtar yang akrab di panggil DASIM.
Menurutnya, jika dilihat dari sisi geografis, letak Karawang sangat strategis karena merupakan "segi tiga emas" persilangan transportasi ke Jakarta-Bandung dan Jawa Tengah. "Ke Bandara Halim juga dekat," kata Dadang.
Ia memastikan, jika wacana pemindahan pusat pemerintahan dan ibu kota dari Jakarta ke Karawang tidak akan mengganggu status Karawang sebagai daerah lumbung padi nasional. "Tidak akan ada sejengkal pun lahan pertanian yang akan tergusur," ujar Dadang.
Sesuai Rencana Detil Tata Ruang Kabupaten Karawang, kawasan pembangunan di Karawang berada di wilayah selatan. Sedangkan, pertanian berada di wilayah utara. Dadang memastikan, saat ini ada 4.000 hektar lahan di lokasi kawasan industri yang masih menanggur dan masih ada 8.000 hektare lagi lahan milik Perhutani yang satu hamparan dengan lokasi tadi.
"Lahannya perbukitan, jadi tinggal melakukan pematangan saja," kata Dadang. Ia menyebutkan angka 10 ribu hektar sudah lebih dari cukup buat menyiapkan lahan pembangunan pusat pemerintahan. "Sudah sangat memadai," katanya.
Ia membandingkan Karawang dengan posisi Jonggol yang juga disebut-sebut sebagai calon lokasi pembangunan pusat pemerintahan baru. "Dari sisi lokasi, jelas lebih strategis Karawang. Dari sisi infrastruktur pun jelas lebih bagus Karawang," tutur Dadang.
Aksesibiltas infrastruktur jalan tol sangat mendukung, dengan adanya tiga pintu gerbang tol Karawng Barat, Karawang Timur dan Dawuan. Bahkan masih dimungkinkan membuka gerbang baru antara Cikarang Baru dan Karawang Barat. Juga akan dibangunnya pelabuhan laut internasional di Ciparage.
Dan yang lebih peting lagi, kata Dadang melanjutkan, dari sisi historis Karawang yang menjadi Kota Pangkal Perjuangan sangat erat kaitannya dengan masa berdirinya Republik Indonesia. "Merah Putih pertama kali dikibarkan pada Kamis petang, 16 Agustus 1945 di Rengasdengklok Karawang," pungkas Dadang.(E.N)
Ia memastikan, jika wacana pemindahan pusat pemerintahan dan ibu kota dari Jakarta ke Karawang tidak akan mengganggu status Karawang sebagai daerah lumbung padi nasional. "Tidak akan ada sejengkal pun lahan pertanian yang akan tergusur," ujar Dadang.
Sesuai Rencana Detil Tata Ruang Kabupaten Karawang, kawasan pembangunan di Karawang berada di wilayah selatan. Sedangkan, pertanian berada di wilayah utara. Dadang memastikan, saat ini ada 4.000 hektar lahan di lokasi kawasan industri yang masih menanggur dan masih ada 8.000 hektare lagi lahan milik Perhutani yang satu hamparan dengan lokasi tadi.
"Lahannya perbukitan, jadi tinggal melakukan pematangan saja," kata Dadang. Ia menyebutkan angka 10 ribu hektar sudah lebih dari cukup buat menyiapkan lahan pembangunan pusat pemerintahan. "Sudah sangat memadai," katanya.
Ia membandingkan Karawang dengan posisi Jonggol yang juga disebut-sebut sebagai calon lokasi pembangunan pusat pemerintahan baru. "Dari sisi lokasi, jelas lebih strategis Karawang. Dari sisi infrastruktur pun jelas lebih bagus Karawang," tutur Dadang.
Aksesibiltas infrastruktur jalan tol sangat mendukung, dengan adanya tiga pintu gerbang tol Karawng Barat, Karawang Timur dan Dawuan. Bahkan masih dimungkinkan membuka gerbang baru antara Cikarang Baru dan Karawang Barat. Juga akan dibangunnya pelabuhan laut internasional di Ciparage.
Dan yang lebih peting lagi, kata Dadang melanjutkan, dari sisi historis Karawang yang menjadi Kota Pangkal Perjuangan sangat erat kaitannya dengan masa berdirinya Republik Indonesia. "Merah Putih pertama kali dikibarkan pada Kamis petang, 16 Agustus 1945 di Rengasdengklok Karawang," pungkas Dadang.(E.N)
0Komentar