PDIP Minta PAN Keluar Dari Pemerintahan
Minggu, Juli 16, 2017
Karawang.- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta agar Partai Amanat Nasioal (PAN) menyatakan diri keluar dari pemerintahan jika tidak memiliki kesamaan pandangan baik dengan pemerintah maupun dengan anggota koalisi lainnya. Ketua Umum Golkar Setya Novanto mengaku belum mendengar hal tersebut.
"Ya saya belum dengar ya," kata Novanto saat ditemui usai peresmian Akademi Bela Negara (ABN) di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (16/7/2017).
Novanto mengatakan, dirinya akan berkomunikasi dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan perihal 'memanasnya' hubungan antara PAN dengan PDIP tersebut.
"Nanti coba saya komunikasi dengan Pak Zul, coba saya belum tahu perkembangannya," katanya.
Lalu, bagaimana penilaian Golkar terhadap PAN di koalisi pemerintahan?
"Saya rasa kita sama-sama partai ya, saling menghormati. Tapi saya belum dengar langsung. Tapi nanti saya lihat," katanya.
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan Presiden Joko Widodo membutuhkan dukungan kabinet yang solid serta komitmen dari partai politik yang sudah menyatakan dukungan kepada pemerintah. Parpol yang beda dari perkataan dan tindakan dalam hal loyalitas, tentu mendapat catatan tersendiri.
"Ketika partai menyatakan mendukung tapi di tingkat implementasi justru bersifat setengah setengah, presiden punya kewenangan untuk melakukan evaluasi, tetapi PDIP bukan dalam posisi untuk mendorong-dorong. Karena ini kewenangan sepenuhnya dari pak presiden untuk melakukan evaluasi kecuali PDIP dimintai pertimbangannya terkait evaluasi, tentu akan memberikan pertimbangannya," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (13/7).
Hal itu disampaikan Hasto saat ditanya soal sikap PAN yang berbeda dengan pemerintah. Soal RUU Pemilu, PAN beda sikap dengan partai pendukung pemerintah lainnya yang mendukung presidential threshold 20 persen. PAN juga mempertanyakan langkah pemerintah yang menerbitkan Perppu Ormas di saat partai koalisi pemerintah lain mendukung. PAN juga beda gerbong dengan parpol pemerintah lainnya di Pilgub DKI 2017 lalu.
"Ketika pihak-pihak sudah menyatakan berbeda ya tentu saja kita harapkan ada sebuah kedewasaan untuk menyatakan berada di luar pemerintahan sekalipun, kita akan hormati. Karena apapun posisi politiknya, baik di dalam maupun di luar pemerintahan itu akan menyehatkan demokrasi. Tapi jangan bersikap setengah setengah, jangan bersikap tidak jelas. Itu yang diperlukan PDIP," paparnya.
