Gagal CPNS, Honorer K2 Belum Pasrah
Selasa, Oktober 23, 2018
PELITAKARAWANG.COM - Perjuangan honorer kategori 2, nampaknya belum bisa dibendung. Setelah digugurkan lewat seleksi CPNS tanpa mengakomodir nasibnya sejak 19 September lalu, para honorer yanng mengabdi puluhan tahun ini, masih haus harapan bisa ada kejelasan nasib dari pemerintah pusat. Rencananya, tanggal 30 dan 31 akhir bulan ini, para honorer K2 akan kembali turun menggeruduk Istana negara menuntut kejelasan nasib, apakah akan tetap diperjuangkan sebagai CPNS, atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang selama ini masih belum jelas juntrungannya.
Novi Purna Irawan, Sekretaris Forum Honorer K2 Indonesia (FHK21) Karawang, mengatakan, pihaknya layangkan surat kepada sejumlah instansi dan stakeholder, mulai Disdikpora, PGRI dan Ketua DPRD Karawang untuk memberi izin para honorer di Karawang ikut gabung dalam aksi demonstrasi pada 30 dan 31 Oktober ini di istana negara. Mengingat, hasil rakor se Indonesia di Subang, FHK2I pusat berikan surat intruksi nomor 0106/FHK2I/X/2018 untuk melakukan aksi dengan sejumlah tuntutan dan pertimbangan agar bisa masuk Meringsek kebijakan pemerintah pusat kaitan nasib K2. Pasalnya, pemerintah begitu mudah jebolkan anggaran untuk seleksi CPNS dengan formasi 238.015 , namun begitu sulit mengangkat nasib para honorer K2 yang jumlahnya 438.996 se Indonesia, apalagi seleksi CPNS yang dibuka 19 September lalu, sudah offside ditengah belum di revisinya UU ASN oleh DPR RI yang sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). " Kita sambangi Disdik, Ketua DPRD dan instansi lainnya untuk beri izin kami kembali turun tangan aksi didepan istana negara akhir bulan ini," Katanya.
Novi menambahkan, sejak digulirkannya PermenPAN dan RB Nomor 36 tahun 2018 kaitan CPNS, pihaknya masih menunggu kejelasan, apakah nasib para honorer K2 ini akan tetap diakomodir jadi CPNS, atau P3K yang selama ini masih abu-abu meskipun getol di Kampanyekan. Sebab, Permen tersebut, jelas-jelas sudah diskriminatif, utamanya pada K2 yang usianya diatas 35 tahun, bahkan bagi K2 dibawah usia 35 tahun sekalipun, formasi yang lebih dominan pada pendidikan dan kesehatan ini juga dirasakan diskriminatif bagi pekerja di instansi luar formasi itu, karenanya, K2 sejauh ini belum nyerah, dan siap kompak bergerak menuju istana diakhir bulan ini. " Yang diatas dan dibawah 35 juga sebenarnya merasa kebijakan pemerintah ini diskriminatif," Katanya.
Ia berharap, semua OPD dan legislatif bisa memberikan izin dan merestui niat para K2 untuk aksi di istana nanti, betapapun tanggalnya bukan di hari libur nasional, tapi dorongan dan upaya yang dilakukan sangat berarti, khususnya bagi honorer yang selama ini memiliki segudang harapan dan cita-cita ." Ya tanggal itu bukan hari libur, makannya kita minta izin dan restunya," Pungkasnya.
