PELITAKARAWANG.COM-.Saat ini Indonesia tengah dihadapkan pada sejumlah tantangan ketenagakerjaan seperti pengangguran dan kualitas angkatan kerja yang didominasi oleh lulusan SMP ke bawah.
Meskipun dalam empat tahun terakhir angka pengangguran di Indonesia terus menurun, hanya saja jumlah angkatan kerja masih didominasi oleh lulusan SD-SMP mencapai 58% yang artinya dari sisi kualitas pekerja masih menjadi PR bagi pemerintah.
Kementerian Ketenagakerjaan tengah berupaya meningkatkan daya saing pekerja di Tanah Air melalui program pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK) dan pemagangan berbasis kompetensi di perusahaan. Guna menjaga kualitas tenaga kerja,digalakkan juga program sertifikasi kompetensi. Pelaksanaannya dilakukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang berada di bawah pengawasan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Data dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan, jumlah peserta pelatihan vokasi mengalami tren peningkatan dalam lima tahun terakhir. Apabila dibandingkan antara jumlah peserta pada 2014 dengan 2018 terjadi peningkatan mencapai 140 persen.
Peningkatan jumlah peserta pelatihan vokasi sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan dan membangun sumber daya manusia yang berkualitas serta terampil. Mengingat, di masa depan Indonesia membutuhkan banyak tenaga kerja terampil yang diproyeksikan pada tahun 2030 sebesar 113 juta tenaga kerja terampil. Sementara saat ini baru tersedia sekitar 57 juta orang.Sehingga setiap tahunnya Indonesia membutuhkan sekitar 3,7 juta tenaga kerja terampil.
"Melalui pelatihan berbasis kompetensi diharapkan mampu mempersiapkan tenaga kerja terampil dan kompeten sesuai kebutuhan industri, agar mampu mengisi lowongan kerja yang ada di industri atau membuka lapangan pekerjaan/usaha mandiri," ujar Dirjen pembinaan pelatihan dan produktivitas kemnaker Bambang Satrio Lelono di BBPLK Jalan Gatot Subroto Bandung, Jumat (14/6).
Pemerintah tentunya juga akan selalu berperan aktif melalui penganggaran dana APBN untuk pengembangan Sumber Daya Manusia. Perlu adanya sinergi baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah termasuk didalamnya dinas-dinas tenaga kerja di daerah harus menggencarkan sosialisasi program ketenagakerjaan khususnya program pelatihan kerja.
BLK sebagai ujung tombak penyiapan tenaga kerja harus meningkatkan jejaring dengan dunia industri dalam menyusun program pelatihan sehingga lulusan yang dihasilkan memiliki kesinambungan dengan pasar kerja yang dibutuhkan perusahaan. Jejaring itu penting, karena dunia industri yang akan menggunakan lulusan BLK.
Kerjasama dan jejaring dengan dunia industri juga dimaksudkan untuk menjawab tantangan pasar yang dinamis, dimana teknologi digital telah menghilangkan berbagai jenis pekerjaan sekaligus menghadirkan jenis pekerjaan baru yang menuntut kompetensi dan penguasaan keterampilan. Oleh karena itu, program pelatihan, instruktur dan sarana prasarana pelatihan di BLK harus relevan dengan dunia kerja.
"Pada kesempatan ini, saya mendengar laporan penyelenggaraan dari BBPLK Bandung bahwa pada PBK tahap 5 ini dibuka sejumlah 40 paket,dan ada 1 paket kelas khusus kerjasama dengan PT. Mitsubishi Motors Krama Yusha Sales Indonesia dengan program pelatihan menggunakan standar Mitsubishi yaitu MSTEP-1.Ini salah satu wujud sinergitas dengan industri yang seharusnya dibangun oleh setiap BLK. Jika sinergitas dengan industri dapat dibangun oleh semua BLK dengan berbagai model kerja samanya, maka akan tercipta masifikasi penyiapan tenaga kerja kompeten yang siap mengisi kebutuhan industri," tuturnya.(yt).
