PELITAKARAWANG.COM-.Pemprov DKI Jakarta belum mengambil keputusan terkait rencana karantina wilayah guna menekan penyebaran virus korona (covid-19).DKI juga masih menimbang mengajak wilayah penyangga seperti Bogor, Depok,Tangerang,dan Bekasi (Bodetabek) ikut melakukan karantina wilayah.

Ridwan Kamil:Lockdown Zona Merah di Jabar

"Perlu dipertimbangkan karantina wilayahnya, apakah dalam Jakarta, atau termasuk interland-nya, Jabodetabek," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin saat dihubungi, Jakarta Pusat,Senin,30 Maret 2020.

 

Syafrin mengatakan Pemprov DKI menyiapkan sejumlah opsi terkait rencana karantina wilayah. Namun, ia enggan memerinci opsi tersebut.

Beranikah Kang Emil Mengambil Kebijakan Lockdwon?. .

"Pokoknya semuanya kita lakukan kajian, segala hal, karena variabelnya banyak," ujarnya.

 

Pemprov memahami karantina wilayah akan berdampak pada sejumlah transportasi umum di Jakarta dan sekitarnya. Misalnya, angkutan massal kereta rel listrik (KRL).

 

Sebagian Ruas Jalan di Bandung Akan Ditutup

"(KRL) kan sampai Tangerang juga. Tapi kita sudah siapkan opsi-opsinya. Tinggal menunggu keputusan dari pemerintah pusat," ujarnya.

Direktur Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi mengatakan Jakarta kemungkinan besar akan dikarantina. Rencana ini sesuai hasil rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang juga menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Menteri Perhubungan.

 

Wacana ini kabarnya baru akan diputuskan setelah melakukan rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo dan kementerian lainnya siang ini. Selain itu, Kemenhub juga tengah menyiapkan regulasi untuk karantina Jakarta.

 

"Rencananya Pak Menko (Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan) akan menyampaikan terkait rencana karantina Jakarta. Karena sekarang ini kita tahu semua, bahwa para pekerja informal pulang ke daerah masing-masing karena kondisi ekonomi Jakarta yang sudah menurun," ungkap Budi.

 

Regulasi ini nantinya akan menjadi pedoman bagi petugas di lapangan terutama kepolisian, TNI dan Kemenhub untuk bersama-sama mencegah pergerakan kendaraan bermotor, baik pengguna jalan tol maupun jalan nasional ke Jakarta.

 

Sementara itu, Budi pun berharap bahwa apa yang dilakukan Pemerintah Pusat maupun Daerah juga bisa dikoordinasikan oleh masyarakat. Terlebih masyarakat yang telah menadi sentral untuk bisa mewujudkan kebijakan ini.**medcom