PELITAKARAWANG.COM-.Lakukan rapid test bagi warga Jakarta yang terlanjur mudik. Rapid test dilakukan di titik-titik kumpul, baik itu terminal, stasiun, bandara maupun pelabuhan.Demikian ditegaskan Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar.

"Saya mendorong pemerintah daerah (pemda, red) melakukan rapid test virus Corona ke warga-warga yang telanjur mudik. Tegakkan protokol kesehatan, lakukan rapid test di titik-titik kumpul,baik terminal,bandara,dan pelabuhan," katanya, Senin(30/3/2020).

Marwan mengingatkan,selain melakukan rapid test, pemerintah daerah juga harus menyiapkan tempat steril jika warga yang telanjur mudik itu berpotensi tertular virus Corona.

"Gedung sekolah yang saat ini tidak terpakai bisa dijadikan tempat isolasi. Bagi yang dinyatakan positif maupun status ODP segera diisolasi untuk menekan penyebaran virus Corona di masyarakat," kata pria yang pernah menjadi Ketua FPKB DPR RI itu.

Mantan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDTT) menegaskan, sebaiknya pemerintah bersikap tegas perihal mobilitas masyarakat.Dia menekankan penegakan peraturan menjadi kunci dalam menekan angka penyebaran virus Corona.

"Penegakan aturan dan disiplin sosial jadi kata kunci untuk menekan penyebaran wabah Covid. Jangan ada toleransi," ucapnya.

Sebelumnya,Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan pemerintah sedang menyiapkan kebijakan supaya masyarakat tidak mudik di tengah pandemi virus Corona. Rencana kebijakan itu didasari pertimbangan dalil hukum tentang keselamatan rakyat.

"Menurut Undang-Undang Dasar, orang pulang dan pergi itu adalah hak konstitusional. Oleh sebab itu, tidak bisa sembarang dilarang. Tetapi, di dalam hukum itu, dalil keselamatan rakyatlah yang menjadi hukum tertinggi, sehingga pemerintah sekarang sedang menyiapkan juga satu rencana kebijakan agar orang tidak mudik dulu," ujarnya.

Sebelumnya Bendahara Umum (Wabendum) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Nasim Khan meminta pemerintah menunda gelaran nasional 2020, fokus menangani virus Corona.

"Penanganan wabah virus Corona atau Covid 19 yang semakin meluas harus ditangani dengan fokus agar hasilnya bisa maksimal. Agenda nasional tahun 2020 sebaiknya diundur," kata dia, Senin (30/3/2020).

Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi VI DPR RI itu menyebutkan beberapa gelaran nasional yang harus di tunda, yakni Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, pekan olahraga nasional (PON), rencana pemindahan ibukota dan agenda lainnya. Menurutnya, teknis penundaan bisa dibahas pemerintah bersama dengan DPR RI dan lembaga terkait.

"Saat ini yang paling utama adalah penanganan virus Corona,bukan sekadar sisi kesehatan melainkan juga sektor ekonomi,keamanan,pangan,politik,dan lain-lainnya," kata Nasim.

Kata Nasim, Sektor ekonomi harus benar-benar dipikirkan agar tidak berujung pada krisis ekonomi. Terutama dalam mempersiapkan ketersediaan pangan agar tidak ada gejolak terkait pemenuhan kebutuhan pokok di masyarakat.

"Harus ada perencanaan matang terkait pemenuhan bahan pangan, pasar perdagangan, industri, koperasi semua harus maksimal.Apalagi sebentar lagi masuk bulan ramadhan kemudian Lebaran. Harus disiapkan dari sekarang," katanya.

Ia juga akan melakukan kroscek kesiapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menunjang program-program pemerintah, khususnya terkait pengadaan dan penyiapan kebutuhan untuk menangani bencana Covid 19.

"Sisi kesehatan, saya mengingatkan semua rumah sakit, terutama yang sudah ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan harus mau menerima pasien ataupun yang diduga terjangkit Covid 19. Jangan sampai ditolak seperti yang terjadi sekarang. Karena RS dan tenaga medis,apa pun kondisinya lebih mengerti dan bisa mengatasi masalah medis meski banyak risiko," ujarnya.***