DPR RI meminta jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk segera melaksanakan program strategis dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19 di sektor kelautan dan perikanan, sehingga dapat langsung dirasakan oleh pelaku utama perikanan,baik nelayan,pembudi daya ikan petambak garam, serta pengolah dan pemasar hasil perikanan.
Hal itu diungkapkan Dedi Mulyadi saat membacakan salah satu kesimpulan Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo beserta jajaran yang dilakukan secara virtual, Rabu (22/4/2020).
Menurutnya, salah satu langkah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah adalah melakukan koordinasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dapat menyerap atau mengambil produksi komoditas perikanan dan komoditas pergaraman hasil masyarakat.
“KKP perlu segera berkoordinasi dengan Kementerian BUMN, agar menugaskan Perum Perindo, PT. Perinus (Persero), PT. Garam (Persero), dan Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) untuk dapat menyerap atau mengambil produksi komoditas perikanan dan komoditas pergaraman hasil masyarkat," katanya.
Menurut legislator dapil Jawa Barat VII itu, di masa pandemi Covid-19 ini sektor kelautan merupakan sektor strategis yang dapat menyelamatkan Indonsia dalam hal pemenuhan bahan pokok. Untuk itu, diperlukan kebijakan negara untuk menyerap dan membagikan kepada masayrakat terdampak.
Senada, Ono Surono meminta KPP berkoordinasi dengan BUMN untuk membeli hasil nelayan, pasalnya saat ini ada permintaan yang menurun dari ekspor ikan. “Kita harus masuk ada pendistirbusian bantuan sosial kepada masyarakat. Pak Menteri bisa berkoordinasi dengan kementerian yang menangani bantuan pemerintah agar salah satu item dalam bantuan sosial bisa memasukan produk perikanan. ini akan sangat membantu nalayan dan budi daya ikan," katanya. **red.
