PDIP menginstruksikan kader partai di seluruh Indonesia mendaftarkan diri sebagai koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan program Kemensos di tingkat kabupaten/kota. Instruksi itu ditujukan bagi seluruh pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) melalui sebuah surat tertanggal 15 Juli 2020.
Foto : Logo PDIP
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan sebagai partai pemenang pemilu, PDIP memiliki kesempatan untuk menempatkan kader pada suatu jabatan strategis. Hal itu, kata dia, sebagai tradisi demokrasi yang dijalankan partai.
"Demokrasi itu membuka ruang kontestasi melalui Pemilu. Partai yang menang Pemilu, di manapun tradisi demokrasi di seluruh dunia, maka partai lalu menempatkan kader-kadernya pada jabatan strategis," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/8).
"Jadi ketika partai menginstruksikan kadernya untuk ikut kontestasi di pengawas desa, atau dalam PKH, aktif dalam bela negara, dan aktif melibatkan diri dalam kepengurusan formal kemasyarakatan, hal tersebut merupakan bagian dari fungsi utama partai dan bagian dari tradisi demokrasi yang dijalankan partai," imbuh dia.
Meski begitu, Hasto menuturkan pihaknya akan menjamin kualitas kader yang akan ditempatkan dalam program PKH Kemensos. Dia menegaskan partainya memiliki aturan ketat yang harus dipenuhi setiap kader.
Hasto mengatakan dengan adanya surat instruksi kepada seluruh kader, maka partai terbuka untuk berperan aktif dalam kehidupan masyarakat sesuai mekanisme yang berlaku. Selain itu, ia menjamin PDIP terus memberikan pendidikan terhadap kader partai.
"Dalam penempatan jabatan strategis sebagai komisaris misalnya, jumlah kader PDIP paling sedikit dibanding partai lain. Keputusan otoritas menteri kami terima, dan hal tersebut sebagai daya pemacu untuk terus tingkatkan kualitas kader," kata dia.
"PDIP sebagai partai kader yang memiliki akar kuat di tingkat grass roots, dan sekaligus sebagai partai massa terus melakukan pendidikan dan kaderisasi politik sebagai syarat penempatan kader Partai dari tingkat RT, RW, Desa, Kecamatan, Kabupaten Kota, Provinsi, hingga di tingkat nasional dan bahkan internasional," tandas Hasto.*