Harus Rapid Tes, Kades-Kades Tunda "Tagih" BanGub Ke Bandung

Gregetan karena Bantuan Gubernur (Fisik-Kinerja) Rp130 Juta tak kunjung parkir di rekening desa, para Kades sebelumnya berencana kembali datangi Biro Keuangan Pemprov Jawa Barat di Bandung hari ini, Senin (21/9). Namun, hasil konfirmasi di Bandung yang perkantoran sedang Work From Home (WFH) dan Lock Down, membuat para Kades menahan diri untuk mengurungkan niatnya ke Bandung. Meskipun tanpa penolakan di Bandung, namun pra syarat memasuki Bandung harus melampirkan surat hasil Rapid Test, menjadikan para Kades Mantap untuk tidak bergerak ke Bandung untuk kali ke tiga ini. 

Wakil Ketua Asosiasi Pemerintahan Seluruh Indonesia (APDESI) Karawang, R Ombi mengatakan, rekan-rekan kades yang hendak ke Bandung untuk mempertanyakan sejauh mana proses BanGub yang masih belum turun ke rekening itu, pada dasarnya bukan batal di gelar. Bahkan, pejabat DPMD dan termasuk Biro Keuangan Pemprov Jawa Barat juga tidak secara saklek menolak para Kades, hanya saja bagi yang hendak ke Bandung, di syaratkan agar melampirkan surat hasil rapid test dari Puskesmas dan Rumah Sakit. Sebab, Bandung saat ini pegawainya sedang WFH dan ada arahan warga Luar Bandung untuk tidak memasuki Bandung terlebih dahulu. "Di Bandung gak di tolak, tapi siap gak di Rapid test dulu dan bawa hasilnya ke Bandung? Itu yang di syaratkan Biro Keuangan Pemprov Jabar," Katanya.

Meskipun tidak jadi bergerak ke Bandung, sambung Kades Cikande ini, namun pihak Biro Keuangan sudah berikan sinyal baik, karena mereka meminta waktu 8 hari terhitung Kamis kemarin untuk transfer BanGub tersebut, berarti di perkirakan bisa di proses seminggu ini. Oleh karena itu, ia harap semua Kades bersabar dan menahan dulu. Dirinya juga sama BanGub masih belum cair sampai sekarang ini. "Saya juga sudah Enek lama banget, tapi ya kita patuhi arahan Pemerintah ditengah pandemi Covid-19 ini, "ujarnya. (Rd)