Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengumumkan hasil pertemuan dengan pengelola BPJS Kesehatan, terkait dengan dugaan kebocoran data pribadi milik peserta layanan tersebut.


Mentri Kominfo

“BPJS Kesehatan akan segera memastikan dan menguji ulang data pribadi yang diduga bocor,” ujar Juru Bicara Kominfo Dedy Permadi dalam pernyataan resmi terkait hasil pertemuan dengan BPJS.

Dedy juga menegaskan bahwa investigasi yang dilakukan oleh tim internal BPJS Kesehatan akan selalu dikoordinasikan dengan Kominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kepada Kominfo, BPJS Kesehatan menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan langkah pengamanan data lebih ketat.

Langkah pengamanan data yang akan dilakukan BPJS Kesehatan tersebut, lanjut Dedy, bertujuan untuk memitigasi risiko kebocoran data pribadi lebih luas. Hal senada juga disampaikan oleh Kepada Humas BPJS Kesehatan Iqbal, menyebut pihaknya tengah melakukan penelusuran, dengan bantuan tim khusus dari BSSN, Kominfo dan Telkom.

Sebelumnya, diberitakan bahwa data sebanyak 279 juta penduduk Indonesia mengalami kebocoran dan diperdagangkan secara online. Data bocor ini dijual dan disebut sebagai informasi pribadi lengkap.

Informasi pribadi dalam data bocor tersebut meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, alamat, nomor telepon, bahkan dikabarkan juga termasuk informasi menyoal jumlah gaji. Investigasi yang dilakukan Kominfo menghasilkan kesimpulan sementara bahwa data bocor diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan.

Berdasarkan investigasi tersebut, Kominfo menemukan bahwa sampel data pribadi yang beredar telah diinvestigasi sejak 20 Mei 2021. Investigasi ini juga menemukan bahwa akun bernama Kotz, yang merupakan pembeli dan penjual data pribadi, atau reseller, menjual data pribadi itu di Raid Forums.

Kominfo mengungkap bahwa data sampel yang ditemukan tim investigasinya tidaklah berjumlah satu juta seperti klaim penjual, melainkan sebanyak 100.002 data.