Duh, Piutang PBB Karawang Capai Rp 600 Miliar

 
Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang diminta segera menyiapkan strategi pengentasan kemiskinan pasca pandemi Covid-19. Sebab, pandemi Covid-19 dan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berpotensi meningkatkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karawang. 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang mesti segera menyiapkan strategi pengentasan kemiskinan. Jika tak ingin label Kemiskinan Ekstrem terus menempel di Kabupaten Karawang yang terkenal dengan sebutan Lumbung Padi Nasional ini. 

Namun sayangnya, perlu diketahui Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2020 tercatat bahwa Penatausahaan Piutang PBB-P2 Pemerintah Kabupaten Karawang belum dilakukan secara memadai sehingga menyebabkan saldo Piutang PBB Tahun 2020 mencapai Rp 608.284.259.449 ( enam ratus miliar rupiah).

Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Karawang Asep Aang Rahmatullah mengungkapkan sejak tahun 2013 hingga saat ini Pemkab Karawang kesulitan menagih piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 600 miliar.
Foto ilustrasi

"Jadi sejak 2013 sampai sekarang itu, ada Rp 600 miliar utang PBB yang sulit kami tagih," kata Aang seperti yang dilansir detik.com.

Sementara menurut Sekretaris Daerah Kabupaten  Karawang, Drs. H. Acep Jamhuri mengatakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, perlu ada solusi dan skenario yang lebih komprehensif. 

Menurutnya, kemiskinan tidak cukup hanya dengan di tanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah saja. Namun harus ada program penanggulangan kemiskinan dari masing-masing perangkat daerah. 

"Setiap perangkat daerah diharapkan, dianggaran berikutnya yakni di tahun 2022 mendatang harus bisa menyiapkan keakuratan data dan ketersediaan anggaran yang berpihak kepada program pengentasan kemiskinan bagi masyarakat," kata Sekda Acep.

"kita melihat pemetaan kemiskinan datang dari banyak indikator, sehingga disinilah dinas atau organisasi perangkat daerah (OPD) terkait harus mampu membuat program, terobosan - terobosan, didinasnya masing-masing, sehingga secara bertahap tidak ada lagi masyarakat kita yang masih hidup dibawah garis kemiskinan," jelasnya gamblang. 

Permasalahannya disini kemudian, lanjut Sekda Acep menambahkan, mau atau tidak OPD terkait ini merubah pola program kerja dan anggarannya ?.  Dari yang seperti biasa- biasa setiap tahunnya, menjadi sebuah program keberpihakan yang komperhensif. 

"Pertanyaannya? Mau atau tidak, dinas-dinas ini mengeluarkan terobosan dan inovasi, dengan mereposisi anggaran mereka," ucapnya., 

Sekda Acep menyebutkan, pertumbuhan ekonomi dapat didorong lebih tinggi. Jika perangkat daerah memiliki program yang selaras untuk menurunkan kemiskinan. 

"Harus ada program kemudahan mengenyam bangku pendidikan, industri mampu menyerap banyak tenaga kerja asli Karawang sehingga mengurangi pengangguran, membekali calon-calon tenaga kerja dengan keahlian melalui balai latihan kerja (BLK) ,  membantu melepaskan  masyarakat kecil dari jeratan rentenir melalui program simpan pinjam syari'ah, pelatihan dan permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( UMKM),  membantu melepas mata rantai petani dari tengkulak dan menjaga kestabilan harga gabah, permodalan pertanian bagi para petani, membangunkan sanitasi bagi warga masyarakat di daerah pelosok, program rumah layak huni yang tepat sasaran melalui pendataan yang akurat, memaksimalkan CSR perusahaan dan banyak program lainnya yang bisa diciptakan oleh OPD terkait agar masyarakat Karawang dapat hidup sejahetera dan tidak ada lagi yang hidup miskin," sebut Sekda Acep menjabarkan. 

Ia menegaskan, kemiskinan tidak cukup hanya dengan di tanggung oleh APBD atau ditangani sendiri saja oleh pemerintah. Bisa juga dengan memanfaatkan dana Umat orang - orang kaya dan agniya melalui zakatnya dan ada juga CSR dari perusahaan. 

Lanjut Sekda Acep mengungkapkan, Harus ada keikhlasan dari masing -masing OPD terkait dan Dewan Perwakilan Daerah agar program - program dan terobosan - terobosan itu mampu menciptakan sebuah keharmonisan, sehingga semua bersinergi dalam membantu mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Karawang ini. 

"Kemiskinan itu memang ada, kami pemerintah tidak atau bukan menutupi. Hanya saja ayo !, kita sama sama bahu membahu bergotong royong ,saling membantu satu sama lain. Dari berbagai elemen, membangun kebersamaan. Harus ada skenario yang komperhensif, agar nasyarakat bisa benar -benar terbantu," ajaknya. 

"Yang terpenting membangun kolaborasi, seirama dalam satu komando, sehingga menjadi harmonisasi yang indah dalam menciptakan program pengentasan kemiskinan bagi masyarakat Karawang. Mari kita bangun kebersamaan dalam mengentaskan kemiskinan," pungkasnya menutup pembicaraan. (Rd/rls)

0 Komentar

X
X