Sejumlah pejabat di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Garut, Jawa Barat diduga terlibat dalam organisasi Negara Islam Indonesia (NII). Bahkan, salah seorang diantaranya diduga merupakan petinggi dengan jabatan 'gubernur'.

Kecurigaan tersebut dilontarkkan oleh Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut, Wahyudijaya. Pihaknya tidak menampik adanya informasi dugaan keterlibatan sejumlah pejabat daerah ke dalam organisasi Negara Islam Indonesia (NII). Hanya saja, dugaan itu baru sebatas indikasi.

"Dalam menyikapi masalah ini, tim penanggulangan paham akan bergerak sesuai dengan proporsinya. Seluruh dinas yang ada akan dilibatkan secara aktif, Kita akan coba inventarisasi sesuai dengan kewenangan institusi masing-masing," ujarnya dikutip dari Media Indonesia, Senin, 8 November 2021.

"Kita kembali ke orientasi pembinaan kecuali level yang memberi doktrin, mengkonsolidasi. Untuk level itu barangkali ini ranahnya sudah bukan di pemda lagi," sambungnya.

Lebih jauh, dikatakan, sejumlah warga Garut yang sebelumnya diduga menjadi korban NII saat ini terus dilakukan pengembangan termasuk pembinaan. Dalam dalam waktu dekat juga Pemkab Garut akan melakukan rapat evaluasi.

"Rapat tersebut dilakukan untuk membagi tugas sesuai dengan proporsi setiap masing-masing instansi. Walau bagaimana yang terpapar ini adalah korban dan saya kira Pemda Garut harus hadir. Kami sudah menginventarisir untuk anak-anak remaja yang putus sekolah, yang mana mereka akan diberikan pendidikan lanjutan seperti mengejar paket B maupun C," ujarnya.

Sebelumnya, isu NII kembali merebak di Garut usai sebanyak 59 warga Garut, Jawa Barat termasuk orang tua dan anak-anak telah dibaiat ke ajaran Negara Islam Indonesia (NII).

Warga yang telah dibaiat telah didoktrin paham radikal. Lurah Sukamentri, Suherman, mengatakan, ia mendapat laporan adanya puluhan anak dan orang tua telah masuk ajaran sesat NII. Mereka mengaku anaknya yang masih 15 tahun telah mengalami penyimpangan akidah.(***)