Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati turut menyoroti anggaran dana APBN daerah yang dipakai untuk membayar gaji para pegawai negeri sipil (PNS). Sri Mulyani mengungkapkan kekesalan kepada kepala daerah mulai dari gubernur hingga bupati. Sri Mulyani menyebut APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang dihabiskan paling besar untuk membayar gaji PNS.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati 

Padahal menurut Sri Mulyani yang lebih penting untuk pertumbuhan ekonomi adalah belanja modal. Sebab, belanja modal diperlukan untuk pembangunan infrastruktur dasar terutama di daerah. Namun bagian untuk belanja modal malah stagnan atau bahkan menurun.

"Belanja pegawai naik terus, belanja barang melonjak tinggi, belanja modal relatif stagnan bahkan menurun," ujarnya dalam Rakornas Kemendagri, Kamis (16/6).

Menurutnya, selama ini setiap pemerintah pusat mengirimkan anggaran ke daerah, dana itu paling cepat digunakan untuk membayar gaji. Program lain yang lebih penting justru dikesampingkan.

"Bapak ibu sekalian lihat begitu menerima transfer dari pusat langsung gampang bayar gaji aja," ungkap Sri Mulyani tajam.

Padahal selama ini pemerintah berharap belanja yang diberikan bisa digunakan untuk hal bernilai tambah dan berguna bagi masyarakat. Salah satu di antaranya seperti untuk mengurangi kemiskinan di daerah.

Sri Mulyani pun membeberkan sejumlah permasalahan yang lebih urgen untuk diselesaikan menggunakan dana anggaran APBN tersebut. Seperti untuk pembangunan infrastruktur dasar. Menurut Sri Mulyani selama ini serapan belanja daerah masih menghadapi kendala.

"Kenapa belanja modalnya kurang? Padahal rakyat saya masih membutuhkan infrastruktur dasar, padahal masih ada kemiskinan, padahal masih ada daerah yang belum punya MCK memadai, kenapa nggak dipakai untuk itu? Dan tentu dalam hal ini serapan belanja di daerah masih menghadapi kendala," beber Sri Mulyani.

Dengan kondisi ini, Sri Mulyani pun menekankan agar pemda bisa kembali memikirkan komposisi belanjanya. Dengan demikian, belanja modal pun bisa ditingkatkan.

"Kalau bapak ibu (kepala daerah) lihat belanja modal mengecil, kita enggak akan bisa mengejar ketertinggalan. Artinya bapak ibu harus menjaga komposisi belanja ini," pungkas mantan Direktut Pelaksana Bank Dunia tersebut.(keren)