Cak Imin Dipanggil, Eks Penasihat KPK Ingatkan Partai Pendukung Harus Bersiap!
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua mengingatkan supaya partai pendukung bakal capres dan cawapres, Anies Baswedan dan Cak Imin untuk bersiap.
Foto : Anies Baswedan dan Cak Imin
"Begitu Cak Imin bergabung dengan Anies Baswedan, langsung kemudian ditersangkakan (misalnya) seperti itu. Oleh karena itu, saya sudah beritahu kepada teman-teman PKS dan NasDem, harus siap-siap menghadapi itu," kata Abdullah di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Selasa, 5 September 2023.
Menurut Ketua Majelis Syuro Partai Masyumi ini, KPK saat ini sudah diarahkan istana. Sehingga, hal-hal yang tidak sejalur terkait politik berpotensi jadi incaran.
"Anda tahu bahwa KPK itu sudah milik Istana, jadi sehingga demikian semua masuk proses Istana. Jadi kalau Istana mau, ya seperti itu, misalnya Cak Imin berada di kubu sana (Istana), KPK tidak ngomong apa-apa," ujar Abdullah.
Selama delapan tahun di KPK, Abdullah mengatakan Lembaga Antikorupsi punya kesepakatan untuk menunda memproses pihak-pihak yang masuk radar sebelum hingga pemilu berlangsung. Setelah pemilu selesai, KPK bisa memproses pihak-pihak yang masuk radar tersebut.
"Kenapa? Karena KPK tidak ingin dijadikan sebagai alat politik, tetapi lembaga hukum. Nanti kalau urusan pemilu, urusan pilpres (selesai) baru kemudian diproses. Jadi kalau misalnya Cak Imin betul memenuhi persyaratan, sudah terpilih jadi wakil presiden, bisa diproses," ucap Abdullah.
Sebelumnya, KPK memastikan pemanggilan Cak Imin tidak berkaitan dengan perkembangan politik di Indonesia. Dia bakal menjadi saksi dalam kasus dugaan rasuah pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
"Sekali lagi kami tegaskan ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan proses-proses politik dimaksud," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 4 September 2023.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah pemanggilan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berkaitan dengan deklarasi calon wakil presiden (cawapres). Pemanggilan ini tidak ada kaitannya dengan proses politik yang berlangsung.
Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan, pemanggilan terhadap Cak Imin sudah dilakukan jauh hari sebelum deklarasi bakal cawapres. KPK melayangkan surat pemanggilan pada 31 Agustus 2023. Sedangkan deklarasi cawapres terjadi pada 2 September 2023.
"Memang kami sudah mengagendakan jauh-jauh hari terkait dengan pemanggilan yang bersangkutan (Cak Imin)," ujar Ali, Selasa, 5 September 2023.
Pemanggilan Cak Imin berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). KPK butuh keterangan dari Cak Imin.
Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemenaker I Nyoman Darmanta disebut terlibat dalam kasus ini. KPK memastikan perkara ini bukan suap karena menemukan adanya kerugian negara.
Sementara itu, Cak Imin absen pada pemanggilan hari ini. Ketua DPP PKB Lukmanul Hakim mengungkapkan Wakil Ketua DPR itu harus menghadiri acara MTQ Internasional di Kalimantan Selatan.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum bisa menghadiri pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Selasa, 5 September 2023. Ketua DPP PKB Lukmanul Hakim mengungkapkan Wakil Ketua DPR itu harus menghadiri acara MTQ Internasional di Kalimantan Selatan.
"Kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPR RI, Gus Imin (Muhaimin) hari ini akan membuka acara MTQ Internasional di Kalimantan Selatan," kata Lukmanul saat dikonfirmasi, Selasa, 5 September 2023.
Lukmanul mengatakan kehadiran Cak Imin dalam kegiatan tersebut sudah terjadwal lama. Cak Imin yang juga bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan itu tak mau mengecewakan masyarakat tanpa kehadirannya.
"Ini acara besar, karena pesertanya sedunia, beliau tidak ingin mengecewakan masyarakat," ujar Lukmanul.
Cak Imin dipastikan bakal memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan. Namun, Lukmanul belum bisa memastikan Cak Imin bisa hadir di Lembaga Antikorupsi.
"Tentu sebagai warga negara yang baik, juga sebagai calon wakil presiden beliau akan memberikan keteladanan, akan hadir ke KPK memberikan penjelasan seterang terangnya," ucap Lukmanul.
Sementara itu, KPK juga memastikan pemanggilan Cak Imin tidak berkaitan dengan perkembangan politik di Indonesia. Dia bakal menjadi saksi dalam kasus dugaan rasuah pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
"Sekali lagi kami tegaskan ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan proses-proses politik dimaksud," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 4 September 2023.(***)
