Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Puadi, mengajak generasi muda untuk ikut mengawasi penyelenggaraan Pemilu 2024. Puadi menilai Generasi milenial dan Gen Z harus berani kritis, terhadap dugaan pelanggaran Pemilu, khususnya di lingkungannya.
"Kalau ada orang melakukan hoaks ataupun politik uang misalnya. Anak muda harus mampu kritis memantau, mengawasi agar tidak terjadi demikian," ujar Puadi, Rabu (27/9/23).
 |
| Foto ilustrasi dari generasi ke genarasi |
Selain kritis, Bawaslu juga berharap generasi muda memiliki keberanian melaporkan pelanggaran Pemilu 2024. Terlebih, masa depan bangsa Indonesia saat ini berada di tangan anak muda.
"Harus berani melaporkannya kepada Bawaslu. Semisal, dapat melaporkan langsung dengan mendatangi kantor Bawaslu setempat, ataupun melalui aplikasi," ucapnya.
Ia berharap seluruh jajaran Bawaslu terus mensosialisasikan pengawasan partisipatif, terutama kepada generasi muda untuk meningkatkan pengawasan pemilu. "Masyarakat khususnya generasi muda yang sudah memiliki hak pilih, memiliki hak untuk dapat melaporkan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu," katanya.
Kelompok masyarakat yang rentan masuk situasi konflik jelang Pemilu 2024, adalah generasi X dan Z. Pernyataan tegas itu, diungkapkan oleh Pengamat Politik UI Donny Gahral Adian.
"Masyarakat yang sangat rentan dalam situasi konflik berdasarkan hoaks, fitnah, dan disinformasi adalah generasi X. Kalau generasi milenial saya kira tidak, karena generasi Z yang milenial mungkin sekarang mendominasi memilih 50 persen lebih," kata Donny, Kamis (28/9/2023).
Generasi milenial, Donny menjelaskan, merupakan kelompok yang lebih cerdas, kritis, rasional, dalam memilih pemimpin pada Pemilu 2024. Pemikiran generasi milenial ini mempunya harapan untuk generasi-generasi selanjutnya.
"Tapi kalau milenial, saya punya harapan besar pada generasi penerus ini bisa menjadi rasional holder. Bukan emosional holder jadi memilih rasional bukan pemilik emosional," ucapnya.
Guna meredam polarisasi pada Generasi X, ia mengharapkan, parpol peserta Pemilu 2024 mampu mendidikan kader-kadernya dengan baik. Kader-kader parpol harua dididik rasional berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.
"Kemudian pada kontestasi, ada Bawaslu, KPU yang harus membuat rambu-rambu, boleh dan mana yang tidak boleh. Mana yang mengganggu kehidupan kita berbangsa dan bernegara mana yang ditolerir," ujarnya.
Relawan Projo mendukung, wejangan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) agar perdebatan atau persaingan Pemilu 2024 tidak berkepanjangan. Jika keributan Pemilu 2024 berlangsung panjang, hal tersebut dinilai merugikan pembangunan bangsa.
"Dalam momentum politik menjelang Pemilu ada peningkatan suhu dari aslinya jadi hangat-hangat kuku itu biasa ya. Pesan presiden sudah jelas, perbedaannya atau perdebatannya atau persaingannya itu berkepanjangan merugikan kita semua," kata Ketua Badan Pemenangan Pilpres Relawan Projo Panel Barus, Kamis (28/9/2023).
Panel mengungkapkan, pemaknaan Pemilu 2024 harus bisa melahirkan pemimpin yang dicintai rakyat seluruhnya. Karena, bangsa Indonesia tidak bisa dikelola oleh satu pihak.
"Jadi harus ada kolaborasi, apalagi kita sudah punya cita-cita Indonesia Emas 2045. Ada momentum emas bangsa ini bisa lompat menjadi bangsa yang besar dengan tingkat perekonomian terbesar keempat di dunia," ucap Panel.
Kemudian, Panel menuturkan, momentun pembangunan Indonesia Emas 2045 harus dijemput. Bonus demografi yang dimiliki Indonesia saat ini, jangan sampai dilewatkan begitu saja.
"Itu juga harus dipahami oleh semua pihak, momentum itu harus dijemput, harus dipetik. Sehingga, lompatan ekonomi benar-benar diraih, kesejahteraan masyarakat bisa ikut lompat juga berkali-kali lipat," ujar Panel.(*)
