Pemerintah Terus Jaga Harga Beras Tetap Stabil, Mendagri Minta Anggaran Gerakan Pangan Tidak Habis di Rapat
Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya menjaga harga beras tetap stabil di pasaran. Mulai dari memberikan bantuan pangan beras hingga memasok pasar dengan beras murah Bulog.
"Ini tugas yang diberikan Pak Presiden kepada Bapanas bersama Bulog. Jadi tidak boleh main-main," kata Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, pada peluncuran Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak di Jakarta, Senin (16/10/2023).
Arief merinci, total beras yang disalurkan selama periode September-November dalam bantuan pangan mencapai 640 ribu ton. Bantuan tersebut diberikan pada 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan alokasi setiap bulannya 10 kg.
Kemudian, Bapanas telah menyalurkan beras murah Bulog atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke pasar tradisional dan ritel modern. Termasuk ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) hingga 8-10 ribu ton, mengingat pasar ini merupakan acuan bagi Jakarta dan sekitarnya.
Selain itu, pihaknya juga mempersiapkan sebanyak 200 ribu ton beras komersial melalui penggilingan-penggilingan padi yang ada di seluruh Indonesia. Arief pun mengaku telah menggandeng Satgas Pangan Polri dalam mengawal penyaluran beras-beras ini agar tidak disalahgunakan.
"Dikawal Satgas Pangan, tidak boleh ada satu butir pun yang disalahgunakan. Saya sudah minta teman-teman dari Satgas Pangan tentunya untuk kawal ini sampai ke tangan konsumen," ucapnya.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat beras menjadi salah satu komoditas yang berkontribusi terhadap kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di daerah-daerah. Total ada sebanyak 283 Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan IPH karena komoditas beras pada pekan kedua Oktober 2023. 
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta agar daerah betul-betul mengelola anggaran Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan baik. Artinya porsi anggaran harus lebih banyak dialokasikan pada pangan yang dijual, bukan pada agenda rapat persiapannya.
"Tapi yang diperbanyak adalah fisik nya. Artinya barangnya yang nyampe ke masyarakat, jangan sampai yang dibuat adalah kegiatan rapat-rapat persiapannya," kata Mendagri pada peluncuran Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak di Jakarta, Senin (16/10/2023).
Tito mengingatkan daerah-daerah agar jangan sampai anggaran untuk pangan yang dijual dalam GPM hanya 30 persen. Sementara sisanya digunakan untuk rapat persiapan.
Tito mengaku telah menerima informasi penggunaan yang tidak tepat sasaran itu pada anggaran GPM. Menurutnya, informasi itu diterima dari Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar.
"Ini saya sudah dapat laporan dari Banten, Pak Gubernur Banten, Pak Muktamar sudah sampaikan pada saya," ujarnya.
Lebih lanjut usai menerima informasi tersebut, Mendagri mengaku langsung berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) agar petunjuk teknis penggunaan anggaran prioritas bahan pangan bukan rapat persiapan. Ia pun berharap arahan ini bisa benar-benar dipedomani sehingga masyarakat merasakan langsung manfaatnya.(*)
