Kasat Binmas Minta Pemuda Karawang Berpartisipasi Dalam Pemilu 2024
Jumat, Desember 29, 2023
Dipenghujung tahun 2023, DPD KNPI Kabupaten Karawang mengelar kegiatan Simposium Pemuda Karawang dengan tema " PENINGKATAN KESADARAN POLITIK DAN HUKUM PEMUDA, DLM MEWUJUDKAN DEMOKRASI PEMILU 2024 YANG BERINTEGRASI DAN DEKLARASI PEMILU DAMAI".(28/12/23).
 |
| Foto : Kegiatan KNPI Karawang |
Kegiatan tersebut digelar di Aula Husni Hamid Pemda Karawang. Selain mendapatkan pemaparan mengenai pemilu dan wawasan politik, para peserta juga melakukan deklarasi pemilu damai.
Ada ratusan mahasiswa dari berbagai kampus dan OKP kepemudaan di Kabupaten Karawang yang turut hadir di simposium pemuda dan mendeklarasikan Pemilu Damai 2024.
Kegiatan ini juga dihadiri Ketua KPU Karawang, Bawaslu Karawang, Polres Karawang yang diwakili Kasat Binmas AKP. Iis Puspitaningsih dan peserta dari berbagai kampus.
Juga menghadirkan narasumber Ketua Dekan Kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung Prof. Dr. Fauzan Ali Rasyid dan perwakilan dari Polres Karawang.
Ketua Pelaksana Ahmad Sobirin mengatakan, dengan diadakannya diskusi ini bagaimana kesadaran politik bagi pemuda bisa dijalankan dengan benar. Sebagai organisasi kepemudaan KNPI harus berperan aktif menjaga demokrasi.
"Alhamdulillah dengan diselenggarakan nya diskusi dan deklarasi pemilu damai tentunya KNPI sebagai organisasi yang menaungi OKP dan 30 DPK, teruntuk itu kita harus bersama-sama merangkul dan ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten Karawang, Polres dan juga kejari agar pemuda ini bisa memiliki produktifitas yang baik dan keharmonisan demi membangun bangsa," ujarnya.
Ketua DPD KNPI Kabupaten Karawang yang diwakili oleh Bendahara KNPI Karawang Ahmad Syahid mengungkapkan, bahwa kegiatan Karawang Youth Season ini yang rutin dilakukan setiap tahunnya. Tahun lalu ada kegiatan diklat kepemimpinan pemuda dikarenakan tahun ini bertepatan dengan momentum pemilu maka dari itu panitia mengadakan simposium pemuda dan deklarasi pemilu damai.
"Kami KNPI sebagai pemuda bahwa proses pemilu ini harus dikawal dan terus ditumbuhkan kesadarannya. Sadar atau tidak pemilu ini masih sekedar dimaknai sebagai memilih pemimpin tetapi lebih daripada itu, kontestasi dalam demokrasi ini sebetulnya tidak hanya sekedar memilih tetapi bagaimana mewujudkan kita bermasyarakat yang berwibawa, berintegritas ataupun yang bermartabat ketika pemikiran tersebut sudah terwujud saya kira politik transaksional itu bisa kita minimalisir," ungkapnya.
Sementara itu, keynot speaker sekaligus sebagai narasumber Prof. Dr. Fauzan Ali Rasyid, M.Si menyampaikan, Bahwa pemahaman politik di Indonesia banyak kesenjangan terutama kesenjangan pemahaman politik terkadang yang dirinya lihat pemahaman politik hanya di miliki oleh para peserta pemilu dan partai politik yang selalu berbicara politik. Tetapi masyarakat seperti tidak terlalu memahami politik terutama mungkin di kalangan milenial dan generasi Z .
"Jadi yang saya lihat di kalangan anak muda dan masyarakat tidak terlalu memahami politik terkadang hanya para peserta dan parpol saja yang berbicara politik. Maka saya kira pantas kalau kita sama kan untuk menjembatani kesenjangan tersebut agar masyarakat dan anak muda memahami konteks politik di Indonesia ini," pungkasnya.
Kemudian narsum dari Polres Karawang yang diwakili AKP Iis Puspitaningsih mengatakan, untuk partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk aktualisasi dari demokrasi dalam bentuk politik
Dan KNPI, menurut Iis Puspitaningsih, adalah sebuah organisasi kepemudaan tentunya harus ikut berpartisipasi politik dengan meningkatkan kesadaran politik dan hukum pemuda untuk mewujudkan Pemilu tahun 2024 yang berintegritas.
Diketahui pula secara umum, setiap warga negara berhak dipilih dan memilih dalam Pemilu sesuai UU No. 39 Tahun 1999.
 |
| Foto: Kasat Binmas dan pantia acara KNPI Karawang |
Kembali dikatakan AKP Iis Puspitaningsih, betul setiap warga negara memiliki hak politiknya kecuali TNI Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik, tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Karena pada dasarnya Pemilu merupakan konsep pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Implikasi dari dianutnya demokrasi oleh suatu negara adalah penyelenggaraan Pemilu.
Pemilu merupakan mekanisme dalam memilih orang yang dianggap cocok untuk mengisi suatu jabatan di legislatif atau eksekutif. Dimana pada momen tersebut rakyat memberikan hak suaranya pada kandidat yang menurutnya pantas dan layak untuk mewakili mereka di pemerintahan, tandasnya.
Diakhiri paparannya AKP Iis Puspitaningsih juga mengingatkan masyarakat (peserta simposium,red) agar bisa menghindari money politik karena hal tersebut termasuk tindak pelanggaran Pemilu yang konsekunsinya berhadapan hukum, jadikan Pemilu jujur, adil berdasarkan nilai2 demokrasi, nilai-nilai luhur Pancasila, pungkasnya mengakhiri.(*)
